Mal UKM Segera Jadi Pusat Suvenir Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menjadikan Mal Usaha Kecil Menengah (UKM) Waduk Melati yang berada di Jalan KH Mas Mansyur, Jakarta Pusat, sebagai pusat suvenir Jakarta dan Indonesia. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk meningkatkan kualitas penggunaan bangunan yang telah lama "menganggur" tersebut.

Selain akan dijadikan sebagai pusat suvenir Jakarta dan Indonesia, Mal UKM Waduk Melati juga akan dijadikan sebagai kantor perwakilan perusahaan UKM Jakarta dan untuk pengurusan surat izin usaha perdagangan.

Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI bidang Perekonomian Hasan Basri Saleh mengatakan, sudah ada dua lembaga yang memberikan pemaparannya terkait pemanfaatan Mal UKM Waduk Melati. Kedua lembaga tersebut adalah Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi) dan Coop Indonesia Foundation.

"Dua lembaga itu memaparkan bagaimana bentuk kerja sama pemanfaatan Mal UKM Waduk Melati. Sekarang masih bersifat paparan, nanti akan dibahas lagi lebih dalam," kata Hasan seusai pemaparan Mal UKM di Balai Kota Jakarta, Jumat (11/1/2013).

Dalam pembahasan tersebut, lanjutnya, Jokowi ingin memanfaatkan Mal UKM untuk lebih terfokus pada satu tema saja, yaitu untuk menjadikan pusat penjualan suvenir tentang Jakarta dan Indonesia.

"Intinya, Pak Gubernur ingin ada fokusnya. Karena selama ini, belum ada gedung yang khusus menjual suvenir khas Jakarta atau Indonesia yang dibutuhkan para wisatawan domestik maupun mancanegara," ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Ratnaningsih membenarkan gedung Mal UKM Waduk Melati akan digunakan sebagai souvenir center.

"Bapak (Jokowi, red) maunya dijadikan sebagai pusat suvenir. Tapi konsep penataannya seperti apa masih harus dibicarakan lebih lanjut. Yang penting gedung tersebut dapat digunakan secara optimal," kata Ratna.

Dinas Koperasi dan UKM DKI juga akan melakukan perbaikan bangunan Mal UKM Waduk Melati. Karena saat ini, kondisi bangunan sudah banyak yang rusak dan sudah tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat usaha.

"Kalau APBD DKI-nya sudah diketok, maka akan langsung dilaksanakan perbaikan. Semoga semuanya bisa rampung tahun ini juga," harap Ratna.