Proyek Infrastruktur Harus Berbasis Kinerja

JAKARTA, KOMPAS.com -- Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Harun Al-Rasyid Lubis mengatakan, proyek-proyek infrastruktur sebaiknya dibangun dengan skema kinerja (performance based annuity scheme). Sederhananya, kontraktor juga bertanggung jawab terhadap kualitas pekerjaannya dalam beberapa tahun setelah proyek selesai dibangun.

"Telah berkali-kali ada sinyal alarm bahaya terhadap aset-aset infrastruktur yang kita miliki. Mulai dari jembatan roboh, pintu air jebol, jalan berlubang hingga tanggul jebol. Kejadian terakhir adalah, jebolnya tanggul di Jalan Latuharhary di Kanal Banjir Barat yang mengakibatkan banjir di kawasan Menteng, Jalan Thamrin, hingga merendam Istana dengan ketinggian 30 sentimeter," tutur Harun, Minggu (20/1/2013).

Selama ini, kontrak terhadap proyek infrastruktur hanya didasarkan pada pembayaran kuantitas. Artinya, kontraktor hanya dibayar berdasarkan meter kubik batu pasir, atau aspal yang dihabiskan ditambah upah kerja.

Dengan performace based on contract, logikanya kontraktor akan bekerja seserius mungkin. Oleh karena bila ada kerusakan, katakanlah selama lima tahun setelah proyek selesai dibangun maka tanggungjawab dan pembebanan keuangan ada pada kontraktor. Sistem berbasis kontrak ini pun, telah dijalankan di Malaysia.

Harun mengemukakan, hambatan terhadap penerapan pola berbasis kinerja ini adalah regulasi yang tidak memungkinkan. "Perlu ada terobosan khusus. Penerapan performance based annuity scheme juga harus didukung keuangan negara," katanya.