Warga: Palingan Relokasi Enggak Jadi Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum telah memprogramkan normalisasi Sungai Ciliwung pada tahun 2013. Oleh sebab itu, warga yang ada di bantaran sungai mau tidak mau harus direlokasi melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun, penelusuran Kompas.com di gang sempit Kampung Pulo, Jumat (8/2/2013), menunjukkan fakta bertentangan. Ada warga yang terpaksa bersedia direlokasi, dan masih ada juga warga yang tak yakin relokasi tersebut dapat berjalan.

Nunung Siti Nurlaela (57), warga RT 01 RW 03, Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur, mengatakan, wacana relokasi telah muncul di Kampung Pulo sejak zaman Gubernur Ali Sadikin. Namun, hal itu tak kunjung terealisasi. Oleh sebab itu, ia yakin relokasi kali ini pun berujung wacana.

"Enggak yakin, soalnya relokasi itu sudah ada sejak saya masih kecil dulu. Sampai sekarang enggak jadi-jadi, palingan enggak jadi lagi," ujarnya saat tengah bersantai di kediamannya.

Ketidakyakinan warga atas program relokasi yang digadang-gadang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut dirasakan Nunung atas banyak alasan. Salah satunya adalah belum adanya pemberitahuan terhadap warga bantaran terkait tempat relokasi dan sistem pemindahan.

"Katanya 2013 sampai 2014, bulannya enggak tahu. Ini sudah 2013, tapi belum ada penjelasan kita tinggal di mana," keluhnya.

Senada dengan Nunung, Zaenal Arifin (35), warga RT 08 RW 02 Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jatinegara, mengatakan dirinya juga ragu proses relokasi dapat berjalan baik. Selain sosialisasi pemerintah yang kurang, warga Kampung Pulo juga masih betah tinggal di sana.

"Enggak tahulah gimana keputusannya nanti. Warga sini sih maunya tinggal di sini. Orang lahir, makan, tidur, cari makan di sini," ujarnya.

Di tengah ketidakyakinan tersebut, warga tetap berharap kepada pemerintah, Gubernur DKI Jakarta pada khususnya, untuk mengeluarkan mereka dari musibah banjir tanpa harus mengorbankan apa yang telah didapatkan warga selama ini. Bahkan jika harus direlokasi, mau tak mau warga harus bersedia.

Normalisasi Sungai Ciliwung menjadi program yang diprioritaskan Kementerian Pekerjaan Umum di tahun 2013. Pasalnya, kondisi Ciliwung sudah tidak mampu lagi menampung debit air. Jika normalisasi dilakukan, kapasitas Ciliwung diklaim naik menjadi 400 hingga 500 meter kubik per detik, berbeda dengan kondisi kini yang menampung 30 hingga 40 persen saja.

Sebelum normalisasi dilakukan, Kementerian PU bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlebih dahulu untuk merelokasi warga bantaran sungai. Oleh sebab itu, relokasi warga bantaran sungai dinilai menjadi penentu keberhasilan pemerintah pusat menanggulangi banjir di ibu kota provinsi tersebut.