Jokowi Mengaku Belum Sentuh BUMD

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum ingin masuk terlalu jauh mengurusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di bawahnya. Pasalnya, saat ini dia masih disibukkan dengan penguatan sistem birokrasi internal dan memastikan berjalannya program-program unggulan setelah APBD DKI 2013 dicairkan.

"Saya terus terang belum masuk ke BUMD sama sekali, belum nyentuh, nantilah. Saya mau konsen di internal dulu, mempercepat pelaksanaan APBD," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Jumat (9/3/2013) pagi.

Jokowi mengatakan, kalaupun ada sejumlah BUMD yang masuk dalam kategori kurang sehat, dia akan memulihkan kondisinya. Namun begitu, Jokowi baru akan memulai upaya penguatan BUMD itu sekitar April tahun ini.

Upaya penguatan BUMD, kata Jokowi, akan dilakukan dengan memantapkan rencana bisnis masing-masing BUMD. Ia pun tak menampik bila ada beberapa BUMD yang nanti akan berbentuk holding company, dalam arti menggabungkan badan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomis.

"Kira-kira nanti setelah Maret kami konsentrasi ke sana. Peluang BUMD kita ini besar sekali, tetapi memang yang memegang harus orang yang benar," ujarnya.

Sebelumnya, mencuat rencana Jokowi untuk mengalihkan status Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) dari BUMN ke BUMD. Namun, Jokowi belum mengetahui bila PPD dikabarkan terlilit utang sebesar Rp 170 miliar. Jokowi menjelaskan, Menteri BUMN telah menyetujui rencana peralihan status tersebut. Namun, dia masih harus melakukan due diligence atau proses kehati-hatian dalam merger dan akuisisi dengan menelaah rincian dokumen keuangan dan hukum untuk menilai risiko dan nilai potensial.

Dalam due diligence, Jokowi akan menghitung jumlah aset tetap, aset bergerak, dan neraca akhir yang dimiliki PPD. Setelah dipahami, barulah dia akan melaporkan semuanya kepada Menteri Keuangan. Jokowi mengaku sangat memerlukan pool dan bengkel yang dimiliki PPD untuk bisa dimanfaatkan kopaja dan metromini.

Secara terpisah, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) meminta Pemprov DKI untuk memastikan PPD sudah menyelesaikan utang sebesar Rp 170 miliar sebelum dialihkan ke DKI. Pasalnya, DTKJ khawatir DKI akan menanggung utang yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Rincian utang PPD adalah utang kepada PT Pelindo II sebesar Rp 15 miliar, Rekening Dana Investasi (RDI) sebesar Rp 24 miliar, pajak sebesar Rp 8 miliar, kewajiban kepada karyawan apabila dilakukan lay off pegawai sebesar Rp 50 miliar, dan kewajiban kepada pihak ketiga lainnya, seperti utang pembelian, dan lain sebagainya sebesar Rp 73 miliar.

Berdasarkan data dari BUMN, Perum PPD memiliki aset depo di 12 lokasi di Jakarta, Depok, dan Tangerang, juga satu villa di Jawa Barat serta tanah di Ciracas dan Depok. PPD juga memiliki saham di PT Transjakarta serta 370 bus yang melayani 36 trayek. Pada 2012, pendapatan PPD mencapai Rp 5,4 miliar atau lebih rendah dari target awal sekitar Rp 6,1 miliar.

Berita terkait, baca :

GEBRAKAN JOKOWI-BASUKI