Wali Kota Jakut: Silakan Laporkan Petugas Pamer Kemaluan

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Gedong Panjang, Penjaringan, sempat mengalami pelecehan dari oknum yang melakukan penertiban bangunan di lokasi tersebut. Namun, Pemerintah Kota Jakarta Utara tidak dapat memberikan sanksi lantaran oknum tersebut bukanlah pegawai negeri sipil (PNS).

"Masalah pelecehan kemarin, seperti kata Pak Gubernur, kalau benar demikian, laporkan saja ke kepolisian supaya dilakukan penyidikan. Kami tidak punya kewenangan untuk lakukan penyidikan," kata Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono saat berdialog dengan warga Gedong Panjang di Kantor Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (19/3/2013).

Di hadapan warga, Bambang menjelaskan bahwa oknum tersebut bukanlah PNS atau aparat pemerintahan. Dia adalah seorang pekerja swasta yang secara khusus disewa untuk melakukan pembongkaran. Karena itu, Pemkot Jakarta Utara tak mungkin memberikan sanksi administratif ataupun indisipliner terhadap oknum dimaksud.

Dalam dialog tersebut, Erna (35), warga yang mengalami dan merekam pelecehan tersebut, sempat mengajukan permintaan kepada Wali Kota. Ia berharap, bila dilakukan penertiban, Pemkot Jakarta Utara bisa mengutamakan keamanan warga.

"Tolong kalau ada pembongkaran lagi didahulukan soal keamanan warga. Jangan sampai apa yang saya alami terulang kembali," kata Erna.

Erna termasuk warga yang menentang pembongkaran bangunan yang ditempatinya. Akibat penolakan tersebut, Erna mengalami perlakuan kasar hingga jari manisnya patah.

Ia kemudian berupaya merekam peristiwa pembongkaran bangunan yang ditempati keluarganya dan merupakan milik badan usaha milik negara (BUMN). Saat itulah pelecehan dilakukan seorang petugas. Sambil berdiri di atas backhoe, petugas tersebut membuka retsleting celananya untuk mempertontonkan alat kelaminnya kepada Erna dan warga lain di depannya.

"Bu Erna, kami memang prihatin dengan kejadian kemarin. Kami jamin peristiwa seperti itu tidak akan terulang lagi," tanggap Bambang dengan nada prihatin.

Wali Kota menjamin, bila terjadi penertiban lagi, maka para pejabat terkait akan terjun langsung mendampingi penertiban. Camat, lurah, dan pejabat P2B akan hadir di lokasi untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh petugas yang dipercayakan untuk penertiban.