Basuki Temui Menhut Bahas Pulau Buatan dan Hutan Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertemu Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan membahas wacana pembuatan pulau buatan dan hutan kota. Zulkifli mengingatkan Basuki agar Pemprov DKI terus mengembangkan hutan kota agar ruang terbuka hijau dapat terpenuhi.

"Ini buat ruang hijaunya bertambah dengan mengembangkan hutan kota dan juga saya sarankan pada Pak Wagub supaya sungai itu ditata sehingga kiri-kanan sungai itu 500 meternya sebagai ruang hijau," kata Zulkifli di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Basuki pun sependapat dengan Zulkifli, khususnya karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merupakan alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Karena latar belakang pendidikan Jokowi itu, Basuki meyakinkan kepada Zulkifli bahwa pemerintah Provinsi DKI serius memperbanyak ruang terbuka hijau.

Kedatangan Basuki ke Kementerian Kehutanan itu sekaligus untuk menindaklanjuti pertemuan Zulkifli dengan Jokowi pada masa sebelumnya. Basuki mengatakan, sebelum ia dan Jokowi dilantik menjadi kepala daerah DKI Jakarta, Zulkifli mengatakan akan membantu menanam pohon di sepanjang trotoar Ibu Kota. "Jadi mau menanam pohon yang tinggi-tinggi, setinggi 5 meter begitu," kata Basuki.

Basuki mengatakan, Zulkifli juga sudah berjanji akan memelihara hutan di Ibu Kota, khususnya hutan kota milik Kemenhut. Menurut Basuki, pada pemerintahan sebelumnya, banyak hutan kota yang justru digunakan untuk mendirikan bangunan. Saat ini bangunan di atas hutan itu tidak boleh lagi dibangun dan akan ditanam dengan pohon-pohon besar.

Pulau buatan

Selain membahas kesepakatan antara Pemprov DKI dan Kemenhut, dibahas juga wacana pembangunan pulau buatan di Teluk Jakarta. Basuki mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tak dapat memberikan sertifikat kepada pemilik properti di Kabupaten Kepulauan Seribu karena kepulauan itu milik Kemenhut. Para pengusaha resort itu hanya memiliki hak kelola sampai 60 tahun dan dapat diperpanjang. "Izinnya itu diberikan pada zaman pemerintah yang dulu, masa Presiden Soeharto," kata Basuki.

Basuki berjanji akan akan memberikan izin kepada pengusaha untuk mendirikan bangunan di pulau buatan di Teluk Jakarta asalkan pengusaha itu bersedia mengusahakan reklamasi dan membuat dam kecil di pulau tersebut. Ia tidak ingin dam itu dibangun oleh Pemprov DKI.

Basuki pun berjanji akan menerapkan peraturan tegas kepada para pengembang yang akan mendirikan bangunan di pulau tersebut. Ia juga meminta seluruh unsur, termasuk masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan di lokasi tersebut.