Basuki: Gubernur Bilang, Ganjil Genap Enggak Dapat Duit!

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana sistem ganjil genap mulai dipinggirkan oleh Pemprov DKI. Menurut Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Jokowi menganggap ganjil genap tak memberi pemasukan.

Basuki mengatakan, DKI akan langsung menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) dibanding ganjil genap.

"Kan prinsip Pak Gubernur itu sangat jelas bahwa dari 3 in 1 itu tujuannya ERP. Pak Gubernur saja bilang, 'Ngapain ganjil genap, lha wong enggak dapat duit kok'," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Pemprov DKI, kata dia, memang ingin menerapkan ERP. Namun, karena untuk mencapai realisasi itu membutuhkan waktu, transisi yang paling tepat untuk membatasi kendaraan adalah sistem ganjil genap. Apabila dalam rencana pelaksanaannya tidak diiringi dengan penambahan angkutan massal dan tidak efektif, Basuki tak menutup kemungkinan sistem ganjil genap itu akan dibatalkan.

"Kalau kajian ERP lebih cepat dan kajian ganjil genapnya lambat, kenapa lagi ganjil genapnya masih diproses. Kalau ditanya ganjil genap batal enggak, ya belum batal, lha wong lagi digodok menuju ERP. Tapi, bisa batal kalau ERP-nya bisa direalisasikan lebih cepat dan syaratnya terpenuhi," ujar Basuki.

Basuki pun tak menutup kemungkinan kalau ganjil genap masih dapat diterapkan apabila dalam kenyataannya sistem ERP tidak siap dengan kondisi kemacetan Ibu Kota yang masih tinggi. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, DKI masih perlu melakukan kajian untuk mengatasi kemacetan dengan pembatasan kendaraan, misalnya untuk sistem pembayaran ERP melalui e-money.

Pemprov DKI akan bertemu kembali dengan Bank Indonesia untuk koordinasi mengajak bank-bank lainnya berinvestasi, seperti bank-bank yang bekerja sama untuk pelayanan e-ticketing bus transjakarta. Sistem pembayaran ERP akan menggunakan on board unit (OBU) dengan memotong uang yang ada di bank.

Sistem ERP dengan OBU ini, kata dia, menyerupai kartu kredit. Pemilik mobil nantinya akan menerima tagihan dari sensor yang memantau OBU di kendaraan. ERP ini juga telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2012-2017.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, ERP diyakini dapat mencegah mobil masuk ke Ibu Kota. "Tujuannya kan memang untuk mencegah mobil masuk. Ini bisa kita lakukan, kita mau semuanya berbarengan. Makanya Pak Gubernur juga mau minta tambah seribu bus transjakarta tahun ini," kata Basuki.

Pemprov DKI Jakarta saat ini belum dapat menerapkan ERP karena masih menunggu landasan hukum dari Kementerian Keuangan, terutama menyangkut retribusi daerah. Kebijakan itu juga harus mendapat dukungan hukum dari Kementerian Perhubungan dan hal itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah tentang lalu lintas angkutan jalan.

Melalui penerapan kebijakan ERP ini, diharapkan dapat menambah pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Pengemudi kendaraan yang memasuki satu kawasan akan dikenakan biaya tertentu. Dengan cara itu, uang dari ERP akan dikembalikan untuk memperbaiki angkutan umum sehingga ada subsidi silang dari para pengguna kendaraan pribadi untuk pengguna angkutan umum.