Basuki: Sambil Diaudit, Proyek JLNT Bisa Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, proyek pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) dapat diteruskan sambil diaudit. Pemprov DKI sudah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melanjutkan pembangunan ini.

"Tadi PU (Pekerjaan Umum) sudah ke BPK, jadi sudah diputuskan yang 2013 ini bisa lanjut," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota Jakarta, Jumat (26/4/2013).

Basuki akan memberikan waktu kepada pihak kontraktor, yaitu Istaka Karya, agar segera merampungkan pembangunan yang sudah mencapai tahap 90 persen itu. Pengerjaan itu akan berjalan seiring dilakukannya audit oleh BPK.

Pengauditan ini dilakukan karena mandeknya proyek yang rencananya rampung pada akhir 2012 lalu. Akan tetapi, pihak kontraktor menghentikan pengerjaannya lantaran belum dibayarnya biaya pembangunan itu sehingga harus diadakan audit.

"Nah, soal yang sisa kerjaan yang harus dibayar, itu tentu jadi utangnya Pemda kan. Itu juga menunggu dari hasil audit. Selesai audit, sudah langsung bisa dibayar, lalu mereka bisa teruskan pekerjaan itu," ujar Basuki.

Ketika ditanya soal keamanan jembatan tersebut yang bisa berpotensi runtuh, Basuki mengatakan, itu bukan menjadi tanggung jawab pihaknya, melainkan tanggung jawab kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan JLNT tersebut.

"Kan itu untuk soal keamanan jembatan itu masalah kontraktor," ucapnya.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta menargetkan pembangunan ini akan rampung dalam waktu dua tahun. Berdasarkan rencana,  pembangunan ditargetkan selama 630 hari atau 1,7 tahun. Setelah itu, ada masa perawatan selama 180 hari.

Total nilai proyek pembangunan ini mencapai Rp 737 miliar. Paket pertama terdiri dari wilayah Mas Mansyur oleh PT Istaka Karya Sumber Sari sebesar Rp 209 miliar. Paket kedua mencakup wilayah Casablanca oleh PT Wijaya Karya dan Wijaya Konstruksi sebesar Rp 314 miliar. Paket yang terakhir menyangkut wilayah Satrio oleh PT Adhi Karya dengan biaya Rp 214 miliar.