Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Waduk Pluit: Gusur Tanah "Aja" Dibilang Komunis

Kompas.com - 13/05/2013, 19:46 WIB
Alfiyyatur Rohmah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Waduk Pluit, Jakarta Utara, merasa geram dengan ucapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyebut mereka seperti penganut paham komunis. Mereka juga tidak menerima jika dikatakan sebagai rakyat miskin yang banyak maunya.

"Masa masalah penggusuran aja sampai dikaitkan dengan ideologi, pakai dibilang komunis segala. Kita bingung Ahok itu memberi komentar paham komunis ini dasarnya gimana," kata Konedy selaku Sekretaris I RW 17, Muara Baru, Pluit, Jakarta Utara, di kantornya, Senin (13/5/2013).

Konedy mengatakan, Basuki ataupun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum pernah secara langsung melakukan dialog dengan warga. Ia mengatakan, jika Jokowi mengatakan sempat bertemu dengan warga Pluit, kemungkinan orang tersebut merupakan oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi.

Menurut Konedy, kalaupun Basuki mengatakan ada beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memanfaatkan situasi ini, warga meminta kejelasan LSM mana yang dimaksud oleh Basuki. Ia menegaskan bahwa selama ini warga di Waduk Pluit memang tidak menyetujui adanya penggusuran secara sewenang-wenang tanpa ada dialog terlebih dahulu.

"Makanya, kita minta supaya bisa duduk bareng dan dapat win-win solution. Konsep dia waktu mau jadi gubernur dan wakil kan enggak akan sengsarakan masyarakat," ujarnya.

Alasan lain yang membuat warga tidak mau pindah adalah tidak adanya transparansi dari Pemprov DKI. Waduk Pluit terdiri dari empat bagian, yakni barat, utara, timur, dan selatan. Bagian barat waduk sudah ditertibkan, bangunan liar sudah dibongkar. Konedy mengatakan, berdasarkan kabar yang beredar di kalangan warga, sebagian warga di bagian barat waduk itu ada yang mendapatkan uang ganti rugi bangunan dengan beragam nominal. Angkanya bisa satu sampai sepuluh juta rupiah.

"Nah, di bagian utara ini kendalanya. Katanya uang kerahimannya aja enggak ada, makanya warga nolak untuk pindah," katanya.

Ia berpendapat, sebaiknya Pemprov DKI menggelar diskusi dengan warga. Menurutnya, diskusi ini dapat meluruskan hal-hal yang masih simpang siur di kalangan warga bantaran Waduk Pluit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com