Basuki Ancam Cabut SK Gubernur PT Jakpro

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam akan mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menugaskan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mengelola semua lahan di Ibu Kota. Hal itu terkait ditemukannya fakta bahwa PT Jakpro telah menyewakan lahan kepada swasta untuk dijadikan lapangan futsal di Waduk Pluit.

"Karena itu memang pemprov yang kasih pengelolaan lahan ke mereka, sudah ada SK-nya dan makanya sekarang kita tegaskan, Jakpro ini, mau kita cabut SK-nya," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (22/5/2013).

Pria yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan, awalnya hampir semua lahan di DKI memiliki rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang tidak jelas. Dengan itu, sulit untuk diketahui lahan mana yang diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau (RTH) dan lahan mana yang boleh diperuntukkan untuk pembangunan.

Untuk mengatasi permasalahan itu, kata dia, terbentuklah badan usaha milik daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo melalui SK Gubernur dan menyerahkan semua lahan-lahan yang ada di DKI kepada PT Jakpro.

"Jakpro mengambil itu dan bekerja sama terus dengan pihak swasta. Makanya, mau kita stop. Kerja sama dengan swasta itu macam-macam, termasuk untuk futsal segala macam," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Basuki menegaskan, hal itulah yang menyebabkan warga selalu menuntut uang kerahiman atau uang ganti rugi apabila DKI akan mengambil lahannya kembali. Dijelaskan Basuki bahwa lahan PT Jakpro yang berada di Waduk Pluit sekitar 20-23 hektar dari luas 80 hektar.

Sebelumnya, saat bertemu dengan Komnas HAM, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui bahwa ada BUMD DKI yang memiliki properti di atas lahan milik negara, di Waduk Pluit, Jakarta Utara. BUMD itu adalah PT Jakarta Propertindo.

Jokowi menjelaskan bahwa PT Jakpro telah menggadaikan tanah di area Waduk Pluit. Selain itu, mereka juga telah membangun lapangan futsal di area bantaran Waduk Pluit. Oleh karena itu, ia berjanji akan menindak tegas pihak PT Jakpro dan juga akan menyita aset-aset PT Jakpro di Waduk Pluit.