Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Wajar KJS Bermasalah"

Kompas.com - 31/05/2013, 19:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) terus bergulir, bahkan sudah memasuki ranah politik. Setelah dua rumah sakit swasta mundur dari program KJS, sebanyak 27 anggota DPRD DKI Jakarta berencana menggunakan hak interpelasinya terkait program ini.

Menurut bakal calon anggota legislatif Provinsi DKI Jakarta, Rommy, meski interpelasi merupakan hak parlemen, tapi tidak tepat jika digunakan dalam soal KJS.

“Bahwa program itu masih bersoal dan belum sempurna, itu betul. Wajarlah, namanya juga program baru, masih seumur jagung. Namun, soal teknis nggak harus ditanggapi secara politis, perbaiki saja teknisnya," ujar Rommy.

Pun begitu, ia menilai wajar jika ada yang mau menyeret masalah KJS ke ranah politik, mengingat tingkat kepuasan masyarakat terhadap program ini mencapai 80 persen dan masih ada pihak-pihak yang tak puas dengan hasil pemilihan gubernur.

“Apalagi sebagian pihak mungkin masih mengalami luka batin pasca-pemilihan gubernur lalu. Namun, harga dan risiko politik yang mungkin timbul pasti mahal. Warga Jakarta pasti akan bela Jokowi. Karena KJS kan program bagus dan dan harus ada karena merupakan hak dasar masyarakat yang secara konstitusional jadi tanggung jawab Negara,"kata Rommy.

Jokowi sendiri dituding telah melakukan pencitraan politik oleh seorang anggota DPRD DKI Jakarta ketika membagi-bagikan Kartu Jakarta Sehat beberapa hari lalu. Menanggapi itu, Rommy sependapat dengan penjelasan Jokowi bahwa pembagian kartu itu sifatnya simbolis belaka.

“Saya kira Jokowi tidak berpikir begitu. Acara itu kan sama kayak presiden potong padi dalam peresmian masa panen raya. Presiden kan tidak lantas jadi sibuk potong padi di mana-mana. Jadi apa yang dilakukan Jokowi adalah hal biasa dan wajar saja dilakukan oleh seorang pimpinan," kata Rommy.

“KJS ini soal penting. Namun, hal ini enggak perlu membuat siapapun jadi (bersikap berlebihan). Karena kalau saling gontok-gontokan terus, yang rugi adalah masyarakat. Kita kan tak mau kebijakan bagus ini mati prematur di tengah jalan," tandas Rommy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com