UNAS Bantah Perjualbelikan Ijazah

JAKARTA, KOMPAS.com - Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional (Unas), Rosmawaty Lubis, membantah melakukan praktik jual beli ijazah, seperti dituduhkan sejumlah kalangan berkaitan dengan kasus jenjang pendidikan dan ijazah Program Studi Kebidanan Fakultas Kesehatan Unas.

"Kita mendaftarkan secara resmi sebagai mahasiswa pindahan di program studi D3 kebidanan ke Akademi Kebidanan. Jadi kita memfasilitasi kalau mereka mau," jelas Rosmawaty, Senin (1/7/2013).

Lulusan Program Studi Kebidanan Fakultas Kesehatan Unas mendapatkan ijazah D-4. Dengan begitu, mereka seharusnya bisa mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR), karena berdasar Permenkes 1796/menkes/per/VIII/2011, syarat minimal untuk mendapatkan STR kebidanan adalah berijazah D3.

Namun, mereka tak bisa mengurus STR karena terbentur keputusan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), yaitu STR hanya bisa diurus oleh mereka yang berijazah D3. Sekadar catatan, STR adalah syarat untuk mengambil profesi bidan. STR dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI).

Beberapa waktu lalu, seorang mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kesehatan Unas, Inta, mengatakan Unas menawarkan bantuan pembuatan ijazah D-3 kepada mahasiswa supaya tak mengalami masalah mengurus STR.

Menurut Inta, Unas sudah mempunyai MoU dengan Akademi Kebidanan Bakti Bangsa untuk pembuatan ijazah D3. Untuk mendapatkan ijazah D3 itu, lanjut Inta, mahasiswa diminta membayar Rp 15 juta.

"Memang pertama kita mengajukan Rp 15 juta, lalu kita turunkan menjadi Rp 10 juta dan sudah kita kasih subsidi 50 persen," ulas Rosmawaty.

Inta dan sejumlah mahasiswa dan alumni mengadukan masalah tersebut kepada Komnas HAM.

Sementara itu, Unas tidak membuka pendaftaran Jurusan Kebidanan untuk kelas reguler atau dari lulusan SMU pada tahun ajaran 2013, hingga jangka waktu yang belum ditentukan. Saat ini, mereka hanya menerima mahasiswa ekstensi yang sudah mempunyai ijazah D3.