Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD DKI "Ngotot" Tunda Kenaikan Tarif Angkot

Kompas.com - 05/07/2013, 10:00 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI masih belum ingin memutuskan kenaikan tarif angkutan umum sesuai usulan Organda DKI bersama Pemerintah Provinsi DKI. Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan mengatakan masih menunggu Dinas Perhubungan DKI untuk memperbaiki pelayanan angkot kepada penumpang.

"Kita tidak menjadikan rekomendasi gubernur sebagai dasar dalam membuat keputusan dewan. Tentunya kita tidak mau membuat keputusan ini secara gegabah," kata Ferrial di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (5/7/2013).

Selain itu, DPRD juga meminta Dishub DKI bersama Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) untuk membuat komitmen perbaikan pelayanan. Ia menilai, usulan kenaikan tarif sebesar 50 persen itu akan menguntungkan pihak pengusaha. Ia berpendapat bahwa kenaikan tarif itu harus rasional dan jangan hanya menguntungkan pengusaha, tetapi juga para penumpang.

Ferrial meminta agar pengusaha angkutan umum menjamin keamanan penumpang sehingga tidak akan ada pelecehan di dalam angkot. Setiap angkutan umum juga harus memiliki izin KIR. Ferrial mengimbau agar Pemerintah Provinsi DKI memberikan subsidi pada kenaikan tarif angkot itu agar tidak memberatkan masyarakat.

"Kalau perlu ada subsidi dari kita agar tidak memberatkan masyarakat. Ini sebagai langkah kita ke depan. Dishub ini agak kreatiflah, jangan main naik-naikin saja. Mungkin kalau dinaikkan sedikit, Pemprov memberikan subsidi kepada pengusaha, kira-kira seperti itu," kata politisi Partai Demokrat itu.

Ia menyatakan, DPRD DKI hanya meminta kepada Dishub DKI terkait komitmen pelayanan mikro yang sudah ada terhadap penumpang di dalam angkot. Pertanyaan itu, kata dia, kerap dilontarkan DPRD kepada Dishub. Namun, tak mendapat jawaban dari Dishub DKI.

Ferrial mengatakan, DPRD tak ingin menunda-nunda kenaikan tarif angkot itu. Ia menilai keputusan penyesuaian tarif itu membutuhkan waktu untuk mengkajinya, tidak cukup hanya sekitar 1-2 minggu.

"Iya dong, bukan mengulur waktu. Kita tidak dapat langsung memutuskan apa yang telah diputuskan oleh Dishub dan Gubernur. Kita mesti lihat masukan range dari penyesuaian tarif. Ini sedang dibicarakan secara teknis oleh dewan," kata Ferrial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

    Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

    Megapolitan
    Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

    Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

    Megapolitan
    Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

    Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

    Megapolitan
    Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

    Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

    Megapolitan
    Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

    Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

    Megapolitan
    Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

    Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

    Megapolitan
    Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

    Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

    Megapolitan
    Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

    Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

    Megapolitan
    “Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

    “Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

    Megapolitan
    Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

    Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

    Megapolitan
    Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

    Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

    Megapolitan
    Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

    Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

    Megapolitan
    Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

    Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

    Megapolitan
    Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

    Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

    Megapolitan
    Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

    Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

    Megapolitan
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com