"Kita akan kasih sanksi kalau ada (PNS yang lindungi preman dan PKL). Kalau beneran ada oknum PNS, ya sesuai prosedurnya. Kalau saya sih, saya pecat," ujar Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (23/7/2013).
Sejauh ini, tak ada pejabat maupun PNS DKI yang terbukti melindungi preman dan PKL di Tanah Abang. Meski begitu, menurut Basuki, perlawanan preman dan PKL di Tanah Abang didukung oleh oknum pemerintah.
Basuki menjelaskan, pihaknya akan mencari tahu oknum itu dengan merekam setiap kegiatan penertiban dan aksi yang melawan penertiban. Basuki juga mengatakan, pihak yang sangat menolak penertiban adalah preman, PKL, dan oknum yang melindungi mereka, sementara PKL ber-KTP DKI tidak keberatan direlokasi ke Blok G Pasar Tanah Abang.
"Hanya saja, PNS kita kan juga kompak. Secara bertahap lah, kalau mau berperang enggak jedar-jedar, satu-satu. Kita sudah tes mereka kok, sembilan bulan lebih kita kan senggol kanan kiri," kata Basuki.
"PKL luar kota pasti ngamuklah. Sebenarnya PKL luar Jakarta itu takut sama kita kok, tapi karena ada oknum yang mengompori, ya mereka bertahan," tambahnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.