Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mudik Gratis Dishub Kurang Diminati Pemotor

Kompas.com - 29/07/2013, 11:14 WIB
BEKASI, KOMPAS.com - Mudik gratis bagi pemilik sepeda motor yang digelar Dinas Perhubungan Kota Bekasi kurang peminat. Dishub memberikan waktu pendaftaram terakhir hingga 30 Juli besok.

"Apabila sebelum 30 Juli 2012 kuotanya sudah terpenuhi, maka kami tidak akan terima pemudik lagi," ungkap Kabid Angkutan Dishub Kota Bekasi, Erwing, akhir pekan kemarin.

Erwin menjelaskan, kegiatan mudik gratis bagi pengendara sepeda motor itu digagas oleh Kementerian Perhubungan. Mudik gratis itu untuk melayani warga dengan tujuan akhir di 13 kota dengan dua titik keberangkatan.

"Untuk sebelas kota tujuan pemberangkatannya dari Dishub Kota Bekasi. Khusus kota tujuan Solo dan Purwokerto, pemberangkatannya di Kementerian Perhubungan," tuturnya.

Di Bekasi, setiap satu kota tujuan dibatasi hanya untuk 36 sepeda motor. Sepeda motor akan diberangkatkan menggunakan armada terpisah dari pemiliknya. Sementara pemilik sepeda motor yang bisa memanfaatkan layanan ini dibatasi hanya untuk suami istri dan seorang anak balita.

Kepala Seksi Pengembangan Transportasi, Dishub Kota bekasi, Saut Hutajulu, menjelaskan, saat ini baru sekitar 50 persen peserta yang mendaftar untuk setiap kota tujuan.

"Masih kamu tunggu sampai kuota penuh," tuturnya.

Sedangkan kuota Kota Tangerang 360 unit dari total kuota Jabodetabek sebanyak 1.800 unit sepeda motor.

"Mengenai persyaratannya ada di Terminal Poris Plawad, berikut kota tujuan," ujar Ivan Yudianto, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, saat dihubungi Warta Kota, Sabtu (27/7/2013).

Menurut Ivan, karena kuota Kota Tangerang tidak banyak, maka calon pemudik harus cepat mendaftar.

Bukan pemilik motor

Selain pemudik pemilik sepeda motor, mudik gratis juga diberikan kepada warga yang bukan pemilik sepeda motor. Untuk layanan ini, Dishub Kota Bekasi bekerjasama dengan Dishub Jawa Barat yang menyediakan enam bus.

"Kuotanya kamu batasi hanya dua bus untuk satu kota tujuan, satu bus kapasitas 55 tempat duduk. Syaratnya hanya menunjukkan KTP asal Kota Bekasi atau kota lain di Jawa Barat," kata Saut.

Mudik perusahaan

Ivan Yudianto, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, mengatakan pihak swasta juga mengadakan program mudik bareng. "Sampai saat ini baru tiga perusahaan yang lapor pada kami. Tapi mendekati hari H biasanya mendekati H-7 akan semakin banyak yang lapor," ujarnya.

Menurut Ivan, pada tahun lalu jumlah perusahaan di Kota Tangerang yang menyelenggarakan mudik gratis mencapai 23 perusahaan. Tahun ini diharapkan jumlahnya bertambah, supaya para karyawan bisa lebih mudah pulang ke kampung halamannya.

"Kami harap manajemen perusahaan tergerak untuk mengadakan mudik bareng bagi karyawan sendiri karena akan mengurangi beban mereka dari aspek ongkos mudik," ucap Ivan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com