Palyja Enggan Tanggapi Pembelian Saham oleh Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com — PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) enggan menanggapi klaim Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera mengambil alih kepemilikan Palyja.

Wakil Presiden Direktur Palyja Herawati Prasetyo mengatakan tidak berwenang memberikan pernyataan mengenai alih kepemilikan itu. Hal itu menjadi kewenangan pemilik saham, dalam hal ini PT Suez Environment dan PT Asratel.

"Sebagai manajemen (pengelola), tugas kami adalah memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Jakarta. Tapi, yang berhubungan dengan pengambil alihan saham, manajemen Palyja tidak berhak untuk memberikan jawaban tersebut karena itu wewenang dari pihak pemiliki saham," kata Herawati saat ditemui seusai acara buka bersama di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (29/7/2013).

Sebelumnya, Basuki mengancam akan melaporkan pemegang saham Palyja ke Badan Arbitrase Singapura atau akan membekukan saham Palyja. Langkah itu akan dilakukan jika pemegang saham Palyja menjual saham ke Manila Water. Suez Environment dan Astratel menolak menjual saham mereka Palyja kepada Pemprov DKI karena khawatir Pemprov DKI akan kesulitan dalam hal pembayaran.

"Kami menolak Palyja menjual saham terbesarnya kepada Manila Water. Lebih baik jual saja kepada kami, akan kami beli," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Dua pekan lalu, Basuki mengklaim bahwa urusan pengambil alihan saham sudah beres. Pembelian akan dilakukan oleh dua badan usaha milik daerah (BUMD) DKI, yaitu PT Pembangunan Jaya dan PT Jakarta Propertindo. PT Pembangunan Jaya akan membeli seluruh saham Palyja yang dipegang Suez Environment (51 persen) dan PT Jakarta Propertindo akan membeli seluruh saham Palyja yang dimiliki Astratel (49 persen).

"Sudah tidak ada masalah. Pihak Suez Environment (pemilik saham mayoritas Palyja) sudah bersedia untuk menjualnya ke Pemda," ujar Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (18/7/2013).