Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tidak Ada Pendaftaran Gelombang Kedua untuk PKL Tanah Abang

Kompas.com - 17/08/2013, 00:52 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Jakarta Pusat, Slamet Widodo, menyatakan tak ada pendaftaran gelombang kedua bagi para pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang untuk masuk Blok G Pasar Tanah Abang.

Menurutnya, yang masih akan dilakukan pihaknya adalah melakukan verifikasi lanjutan, yang rencananya akan digelar dari Senin (19/8/2013) hingga Jumat (23/8/2013) karena proses verifikasi memang belum selesai.

"Itu karena tempat itu jumlahnya 968, kalau hari ini terpenuhi, kami tak ada verifikasi lanjutan, " kata Slamet merampungkan proses verifikasi, di Tanah Abang, Jakarta, Jumat (16/8/2013).

Slamet menuturkan proses verifikasi sendiri melibatkan tim penyeleksi dari pemuda wilayah Tanah Abang, pihak kelurahan, serta kecamatan Tanah Abang.

Proses verifikasi lanjutan akan dimulai berbarengan dengan pengundian kios tahap satu, pada Senin pekan depan. Untuk kenyamanan proses, pihak penyelenggara bersama PD Pasar Jaya tengah mencari lokasi yang berbeda untuk tempat verifikasi lanjutan.

"Kami sedang mencari lokasi. Ada kemungkinan di sekitar sini. Mungkin di Darul Aitam, samping Thamrin City," ujar Slamet.

"Kalau enggak bisa, di kantor kecamatan Tanah Abang. Kalau enggak dapat di kantor Walikota. Tapi ini yang sedang dijajaki mudah-mudahan sore ini sudah ketemu," lanjut dia.

Slamet mengatakan, tim relokasi harus bekerja ekstra cepat. Pasalnya mereka hanya punya waktu dua hari untuk menentukan lokasi pengundian kios.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com