Tak Ada Dendam Jokowi pada Penertiban PKL Tanah Abang

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menertibkan para pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, merupakan suatu solusi dalam memecahkan kemacetan yang kerap melanda kawasan itu.

Saya tidak melihat ada kaitannya dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta meski saat Pemilihan Gubernur 2012 lalu suara Jokowi di kawasan Tanah Abang jeblok.

Langkah Jokowi sudah benar, yaitu ingin menepati janji untuk mengatasi kemacetan dan banjir yang kerap melanda Jakarta, salah satunya dengan penertiban PKL Tanah Abang. Ini tidak ada kaitannya dengan pemilihan gubernur tahun lalu.

Persoalan DKI Jakarta ini merupakan ujian yang akan dia tempuh selama 5 tahun ketika menjabat sebagai orang nomor satu Jakarta. Pasalnya, masyarakat sudah memercayakan segala problematika Jakarta kepadanya.

Jokowi itu sebelumnya tidak kenal di Jakarta, tetapi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jadi, jangan pernah beranggapan bahwa penertiban PKL Tanah Abang karena Jokowi punya dendam karena suara Jokowi-Ahok pada pilgub lalu jeblok.

Saya bahkan berharap Jokowi-Ahok tidak ragu-ragu untuk menyelesaikan masalah Jakarta, mulai penanganan banjir hingga kemacetan yang sudah menjadi masalah atau persoalan berat di Ibu Kota. Jokowi masih memiliki waktu untuk melakukan berbagai terobosan untuk mengurai kemacetan dan menyelesaikan masalah banjir di Ibu Kota.

Sejauh ini, tindakan Jokowi menyelesaikan masalah tersebut banyak mendapat pujian dari masyarakat, tetapi sekaligus mengundang reaksi banyak politisi yang iri dengan kariernya.

Jokowi harus diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya, seperti melakukan normalisasi Kali Pesanggrahan atau Waduk Pluit, untuk mengatasi banjir. Tak hanya itu, penertiban PKL di Pasar Tanah Abang juga harus konsisten dan dilanjutkan ke penertiban PKL di wilayah lain.

Bayangkan, sebagian besar trotoar di Jakarta saat ini sudah dikuasai oleh pedagang kaki lima. Para pejalan kaki sudah tidak memilii akses lagi untuk melakukan aktivitasnya di trotoar yang sudah seharusnya menjadi hak pejalan kaki. (bin)