Dibanding Rumah Dinas, Basuki Pilih Sekolah untuk Relokasi PKL

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta urung menggunakan rumah dinas camat sebagai relokasi pedagang kaki lima. Sebagai alternatif, sekolah-sekolah yang tak layak pakai akan digunakan untuk menampung PKL.

Basuki menyebutkan, luas lahan rumah dinas itu tidak cukup untuk menampung PKL. Untuk itu, Pemprov DKI membidik 13 sekolah tak layak pakai untuk diubah sebagai tempat relokasi pedagang.

"Jadi, kita mau utamakan sekolah untuk PKL ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Ia menjelaskan, sekolah yang akan digabung dan gedungnya digunakan untuk relokasi PKL adalah sekolah yang sudah tidak berfungsi secara baik. Luas lahannya berkisar 0,5-1 hektar dan ada tiga hingga empat sekolah lain di satu kawasan atau kompleks yang sama. Dalam 1 hektar lahan itu, akan dibuat sekolah bertingkat. Sisa lahan akan dibangun sebuah rusun terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas publik termasuk untuk PKL.

"Mumpung sekolahnya juga jelek, jadi kita bagusin sekalian seperti swasta. Sisa lahannya, kita bangunkan rusun terpadu seperti konsep Pak Gubernur," kata Basuki.

Wacana relokasi PKL ke sekolah itu pernah disampaikan saat Pemprov DKI hendak menertibkan PKL Jatinegara. Rencananya, SMP Negeri 14 Jatinegara, Jakarta Timur, akan dijadikan pusat lokasi berjualan PKL di kawasan Jatinegara. Di lahan sekolah itu pula akan dibangun rusun terpadu untuk warga miskin.

Gedung SMP Negeri 14 itu digunakan untuk tiga sekolah, antara lain SD Negeri 03 Bali Mester, SMP Negeri 14, dan SMP Darul Mukminin. Relokasi PKL ke lahan sekolah itu baru akan dilaksanakan setelah gedung baru untuk SMP Negeri 14, yaitu di Utan Kayu, sudah jadi dan layak pakai. Adapun siswa-siswi SD Negeri 03 Bali Mester akan dipindah ke SD Negeri 01 dan SD Negeri 02 Bali Mester, dekat Mapolres Jakarta Timur.