KPK Belum Temukan Indikasi Korupsi Pemprov DKI

"Sampai sekarang belum ada (indikasi korupsi) tuh," ungkap Busyro setelah menjadi pembicara dalam workshop bersama Pemprov DKI di Ruang Tempo Doeloe Bappeda DKI Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Mengenai penyelidikan terhadap Pemprov DKI, Busyro menjelaskan, hal tersebut pertama-tama merupakan bentuk pencegahan, misalnya, penyalahgunaan anggaran. Pihaknya tak hanya menyelidiki Pemprov DKI, tetapi juga kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah lain.

"Seperti kasus SKK Migas, kami kirimkan pesan ke sana bahwa kami siap membantu memperbaiki sistem supaya tidak berpotensi terjadi kasus korupsi atau yang lain," kata dosen Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, itu.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ada tiga petugas KPK yang menyambanginya beberapa waktu lalu untuk menyelidiki adanya penyimpangan di dalam tubuh Pemprov DKI. Hingga saat ini, Basuki mengatakan belum mengetahui apakah ada penyimpangan atau tidak karena Karena pihak KPK merahasiakan data dan identitas narasumber dan sasaran.

"KPK menyelidiki persoalan aset bukan pejabat. Kita enggak ada yang digeledah, dan memang kita buka saja," kata Basuki.

Petugas KPK menyambangi Basuki pada Senin (19/8/2013). Menurut Basuki, saat itu KPK meminta izin untuk memeriksa laporan Pemprov DKI sejak tahun 2007.

Belum lama ini, Kejaksaan Agung berencana melakukan pemeriksaan terhadap Pemprov DKI berkaitan dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menunjukkan adanya rekening gendut empat pejabat Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang berkuasa sejak era Fauzi Bowo.