Jokowi Pasrah Modal untuk BUMD Dipotong DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku pasrah terhadap sikap DPRD DKI, yang menolak jumlah penyertaan modal sebesar Rp 2,5 triliun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tiga BUMD. Menurut Jokowi, jumlah yang diajukan Pemprov DKI telah disesuaikan dengan kebutuhan sejumlah BUMD.

"Mau diperbaiki, direvisi berapa, tanya ke Dewan. Kita kan sifatnya mengajukan saja," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (26/8/2013) sore.

Meski demikian, Jokowi menyayangkan pemotongan modal yang diperkirakan dari Rp 1 triliun menjadi sekitar Rp 800 miliar. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta telah mengalkulasi jumlah modal itu sesuai dengan kebutuhan dari tiga BUMD tersebut. "Kebutuhannya, misalnya Bank DKI, ada peluang pasar, ekspansi pasar. Sudah sesuai itu," ujarnya.

Pemprov DKI telah mengajukan dana sebesar Rp 2,5 triliun dalam APBD Perubahan 2013. Dari jumlah itu, Rp 1 triliun di antaranya ditujukan untuk menambah modal ke tiga BUMD DKI, yakni Bank DKI, PD Jakarta Propertindo, dan PD Sarana Jaya.

DPRD DKI Jakarta menganggap bahwa jumlah itu terlalu besar dan dikhawatirkan tidak akan berkontribusi pada pendapatan Pemprov DKI. Apalagi, sesuai Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS), jumlah modal yang diberikan di bawah Rp 1 triliun.

Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan memperkirakan, jumlah modal yang disetujui oleh DPRD adalah sekitar Rp 800 miliar. Keputusan itu akan dilakukan pada rapat paripurna pembahasan RAPBD Perubahan pada Rabu (28/8/2013).