Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cara Jokowi-Ahok Jinakkan Tanah Abang...

Kompas.com - 27/08/2013, 06:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Penataan kawasan Pasar Tanah Abang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah setengah jalan. Sejumlah kebijakan dilaksanakan agar penataan itu "langgeng" sesuai dengan doa mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, yakni menjinakkan pemuda yang selama ini menjadi biang gagalnya upaya penataan.

Pemprov DKI menggandeng PT Primayana Djan Internasional, pengelola Blok A, B, dan C Pasar Tanah Abang untuk mempekerjakan pemuda asli setempat sebagai tenaga sekuriti di area pasar. Setidaknya, telah ada 75 pemuda yang saat ini yang tengah melalui proses perekrutan pegawai.

"Supaya jangan ada lagi PKL (pedagang kaki lima) jualan di luar dan dibekingi sama mereka," ujar Camat Tanah Abang Hidayatullah saat dihubungi Kompas.com, Senin (26/8/2013).

Menurut Hidayatullah, kebijakan tersebut adalah inisiatif Pemprov DKI, diusulkan ke PT Primanaya Djan Internasional saat penataan kawasan pasar tersebut dimulai. Usul itu pun direspons positif.

Hidayatullah menjelaskan, sebelumnya, sebanyak 75 pemuda tersebut memiliki beragam profesi di Pasar Tanah Abang. Ada yang menjadi juru parkir ilegal, koordinator PKL yang berjualan di tepi jalan, hingga pemuda yang nongkrong di pasar itu. Seluruhnya, saat ini tengah menjalani perekrutan.

"Lulus atau tidaknya mereka tergantung pihak pengelola blok A, B, dan C itu. Kita ingin secepatnya selesai agar tidak ada masalah lagi," lanjutnya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, pihaknya tengah mengalkulasi dampak positif atau negatif dari kebijakan tersebut. Ia tidak ingin kegelisahan yang Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bahwa para pemuda akan menjadi "pagar makan tanaman" di kemudian hari benar terjadi.

"Plus minusnya dihitung, jangan cuma hitung-hitung di kantor, tapi plus minus di lapangan juga dihitung," lanjut mantan Wali Kota Surakarta itu.

Ketegasan jadi kunci

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, mengapresiasi positif kebijakan tersebut. Menurut Agus, pemberian pekerjaan kepada orang-orang seperti itu akan menutup peluang mereka untuk melaksanakan aksi-aksi yang selama ini dilakukan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan mereka kembali melakukan aksi-aksi lamanya saat sudah bertugas menjadi tenaga keamanan pasar.

Oleh sebab itu, ketegasan aturan main ke mereka merupakan kunci kesuksesan kebijakan tersebut. "Selama ini, mereka jadi preman karena bosnya juga preman. Kalau komandannya sekarang bukan preman, ya dia harus ikut. Tinggal bagaimana ada pengawasannya, ada aturan jelas," jelas Agus.

Yang namanya pembangunan pusat ekonomi, Agus melanjutkan, pendekatan terhadap warga setempat memang wajib dilaksanakan. Hal itu demi memperlancar kegiatan ekonomi jangka panjang. Agus berharap, kebijakan itu menuai hal positif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com