Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Tak Akan Cabut Syarat Spidometer dan Rem Tangan

Kompas.com - 29/08/2013, 15:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
— Basuki Tjahja Purnama mengatakan tidak akan memenuhi permintaan pengusaha metromini yang menuntut penghapusan syarat spidometer dan rem tangan dari uji KIR. Wakil Gubernur DKI Jakarta itu hanya memikirkan nasib para sopir metromini.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan telah memberikan kelonggaran untuk mengembalikan kendaraan kepada pengusaha yang mau memperbaiki armada metromininya. Namun, para pengusaha justru menawar untuk menghapuskan syarat spidometer dan rem tangan dalam pengujian KIR.
 
"Saya kira tidak bisa dong, namanya KIR kan harus ada syaratnya. Sementara kalau kita lepasin jalan, terus ada yang mati, gimana? Jadi, saya kira tetap ikuti peraturanlah," ujar Basuki di Balaikota, Kamis (29/8/2013).

"Yang penting kita pikirin bagaimana sopir-sopir ini dapat pekerjaan. Itu kan bukan salah sopir juga. Kalau bosnya enggak mau perbaiki itu mobil gimana karena biayanya gede?" ucapnya lagi.

Basuki menyatakan bahwa Pemprov DKI tengah menyiapkan 2.000 bus baru untuk menggantikan sejumlah kendaraan umum di Jakarta yang sudah tidak layak jalan. Nantinya, sopir-sopir metromini akan diseleksi untuk bekerja menggunakan bus baru tersebut.

Basuki juga menegaskan tidak akan mengabulkan tuntutan para pengunjuk rasa untuk melepaskan 140 metromini yang telah "dikandangkan" oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Menurutnya, kendaraan metromini yang tidak layak jalan memang harus ditangkap.

 "Ya enggak boleh dikeluarin kalau dia (pengusaha bus) enggak mau janji beli baru," ujar dia.
 
Bukan hanya Basuki, Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Syafrin Liputo juga menyatakan bahwa permintaan peniadaan spidometer dan rem tangan sangat tidak masuk akal. Apalagi sampai meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono dicopot dari jabatannya.

Dia mengatakan, rem tangan dan spidometer asli memang sulit didapatkan karena sebagian besar kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum di Jakarta diproduksi pada 20-30 tahun silam. Meski begitu, Syafrin menegaskan bahwa rem tangan dan spidometer yang harus dipasangkan pada kendaraan tidak harus asli.

Kamis pagi ini, para sopir metromini melakukan aksi demo di depan Balaikota. Selain meminta dilepaskannya kendaraan metromini yang telah dikandangkan, mereka juga menuntut agar Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono dicopot dari jabatannya. (Dyah Arum Narwastu)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com