Basuki: Bilang Mau Pecat Ahok... Saya "Demen" Tuh!

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi PPP DPRD DKI mengingatkan pimpinan DPRD untuk segera memanggil Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas sikapnya yang dianggap merendahkan DPRD. Menanggapi hal tersebut, Basuki justru meminta Fraksi PPP melayangkan surat kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk memecat dirinya dari jabatan wagub.

"Sampaikan saja, PPP kirim surat ke Mendagri dan ke Presiden, bilang mau memecat Ahok (sapaan Basuki) dari Wagub DKI. Bagus dong kalau dipecat. Saya demen tuh yang kayak begitu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Basuki mengatakan, hingga saat ini ia belum menerima surat pemanggilan dari pimpinan DPRD DKI. Menurut dia, Fraksi PPP tidak memberikan dasar dan alasan yang kuat atas permintaan pemanggilan oleh pimpinan DPRD DKI tersebut. Oleh karena itu, ia yakin pimpinan DPRD DKI pun tidak akan merespons permintaan fraksi PPP.

"Makanya, itu kan lucu, memaksa ke pimpinan DPRD untuk memanggil saya. Panggil saya untuk apa? Karena dinilai melanggar peraturan? Makanya, dia panggil saya saja sudah salah," kata Basuki.

Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD DKI yang juga anggota Fraksi PPP, Maman Firmansyah, mengingatkan Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan tentang surat peringatan yang pernah ia layangkan beberapa waktu lalu. Surat itu berkaitan dengan pernyataan keras Basuki terkait penertiban pedagang kaki lima dan silang pendapatnya dengan Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana.

Dalam sidang paripurna DPRD hari ini, Maman meminta pimpinan DPRD tidak lupa memanggil Basuki terkait pernyataannya yang dianggap melecehkan institusi dewan. Menurut Maman, pernyataan Basuki selama ini telah merendahkan institusi DPRD dan melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Fraksi PPP juga meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk memberikan teguran kepada Basuki.

Tak hanya melayangkan surat kepada Mendagri dan Pimpinan DPRD DKI, Fraksi PPP juga meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk lebih sering menegur Basuki. Jokowi juga diminta mendukung setiap upaya perwujudan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan sikap persuasif, manusiawi, dan tidak tebang pilih.