Basuki: Kalau Korupsi Tidak Ditangkap, Nanti "Ngelunjak"

"Makanya, saya bilang, kalau ada kejadian seperti itu, saya kasih izin, tangkapi saja terus. Kalau korupsi tidak ditangkap, nanti jadi ngelunjak dan memengaruhi yang lain," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Pemerintah daerah, kata dia, tidak dapat menyita semua harta milik pejabat yang terlibat korupsi karena wewenang itu ada di tangan pemerintah pusat. Terkait hal ini, Basuki mengakui fungsi pengawasan dan pengendalian belum dilakukan dengan baik oleh kepala dinas atau pejabat lainnya yang ada di dinas-dinas.

Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan, ia meminta kepada kepala dinas untuk menyampaikan kepada suku dinas masing-masing wilayah agar terjun langsung ke lapangan. Hal itu dilakukan guna mengawasi dan mengontrol apakah proyek yang telah tercantum dalam APBD benar-benar sudah terlaksana.

Di sisi lain, Basuki menjelaskan kalau kurangnya pengendalian ke bawah sering kali mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pembangunan di Ibu Kota, seperti yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum DKI dalam melaksanakan beberapa progam pembangunan infrastruktur. Mereka kerap kekurangan alat berat. Ketika mau membeli alat berat baru, mereka kembali terbentur dengan proses tender yang lama.

Oleh karena itu, Pemprov DKI mulai menerapkan tender melalui e-katalog tahun depan. Melalui pembelian e-katalog, Basuki meyakini dapat menghindarkan dari tindak korupsi pengadaan barang.

"Kinerja kadis juga bisa dinilai dari situ. Maunya setelah kami masuk ke Pemprov DKI, enggak ada lagi kejadian kayak begitu," kata Basuki.