Kebijakan Mobil Murah Juga Bikin Puyeng Gubernur Bangkok

Hal inilah yang dikeluhkan Gubernur Bangkok MR Sukhumband Paribatra saat ditemui di JW Marriott dalam acara Meeting of the Governors or Majors of the Capitals of ASEAN, Kamis (19/9/2013).  

Sukhumband mengatakan, pemerintah pusat mulai menerapkan kebijakan harga terjangkau bagi kendaraan tertentu. "Akibatnya, mulai tahun lalu (2012) sampai tahun ini (2013), 700.000 hingga 800.000 mobil bertambah di jalanan Bangkok," ujarnya.

Jakarta dan Bangkok di mata Sukhumband memiliki kesamaan, yakni sama-sama dihadapkan pada kondisi jalan raya yang penuh sesak. Kondisi ini pula yang membuatnya merasa dekat dengan Jakarta.
 
Ia juga bisa merasakan betapa pusingnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ketika harus dihadapkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Untuk itu, Joko Widodo dituntut untuk berpikir cerdik agar programnya tetap berjalan tanpa harus berbenturan dengan kebijakan pusat.  

Berbeda dengan Jakarta, Sukhumband mengaku lega, mengingat di Bangkok telah dibangun Sky Train yang dapat mengangkut 40 persen warga, sedangkan DKI Jakarta belum memilikinya. Oleh sebab itu, lanjut Sukhumband, tak ada jalan lain yang bisa dilakukan Jokowi agar segera membangun fasilitas transportasi massal lainnya sehingga warga beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal. Dengan begitu, permasalahan kemacetan pun dapat teratasi.

"Program kita sekarang dalam waktu 10 tahun, kami akan memiliki 400 kilometer railway. Dalam 20 tahun, semoga lebih dari itu," ujarnya dengan yakin.

Di tengah-tengah upaya Jokowi-Basuki meniadakan kemacetan dengan mengadakan transportasi umum pada akhir 2013 dan awal 2014, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan atau LCGC.

Ini yang membuat batu sandungan bagi pemerintahan Jokowi-Basuki dalam mengurai benang kusut persoalan kemacetan di Jakarta. "Saya tegaskan, mobil murah itu enggak benar, apa lagi?" tegas Jokowi.