Atasi Banjir, Ini Saran Wali Kota Rotterdam untuk Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Rotterdam Ahmed Aboutaleb memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tengah mengatasi persoalan banjir, yakni dengan melakukan program pengendalian banjir secara komprehensif dan tidak setengah-setengah.

"Sebagai ibu kota, Jakarta harus menciptakan kebijakan yang komprehensif. Ada banyak cara," ujarnya di Balaikota, Senin (23/9/2013) siang.

Ahmed menjelaskan, kotanya melakukan program pengendalian banjir sejak sekitar 200 tahun silam. Pasalnya, kota tersebut lebih rendah dari permukaan laut sehingga persoalan itu telah diatasi sejak dahulu.

Ahmed mencontohkan, saat pemerintahnya membangun tanggul untuk menahan air laut, di saat yang sama pemerintah juga melaksanakan pengerukan dan pelebaran sungai, yakni menata masyarakat pinggir sungai.

Hal itu dilakukan agar lebar dan kedalaman sungai melebihi sebelumnya. Dengan demikian, terang Ahmed, sungai itu dapat menampung air untuk dialirkan ke laut.

Tak hanya itu, pemerintahnya sejak dulu hingga kini konsisten menerapkan konsep green city. Konsep tersebut berasaskan pada ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai tempat penampungan air hujan dan digunakan untuk keperluan lain.

"Sampai sekarang, kalau buat rumah Rotterdam, ruang terbuka hijau harus disediakan. Tidak boleh diaspal supaya airnya bisa meresap dan ditampung," lanjutnya.

Hasil dari konsep green city, kata Ahmed, sangat positif dalam mengantisipasi banjir. Terlebih lagi, program itu tidak terlalu mahal dibandingkan jika membangun tanggul raksasa Giant Sea Wall. Namun diakuinya, pembangunan Giant Sea Wall dapat disesuaikan dengan kondisi kota masing-masing.

"Saya percaya Jakarta bisa. Jakarta itu kota yang kuat, Indonesia negara yang bagus. Kita pun hanya bisa membantu dalam hal pertukaran informasi," lanjutnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI memperdalam kerja samanya dengan Pemerintah Kota Rotterdam yang telah terjalin sejak tahun 1986, yakni dengan menandatangani minute of agreement Jakarta-Rotterdam di bidang tata air untuk periode tahun 2013 hingga 2015.

Staf Pemprov DKI akan dikirim ke Rotterdam untuk mempelajari sistem pengendalian banjir di sana.