JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo menanggapi dingin tuntutan warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan, yang mendesak lurahnya segera diganti. Pemindahan atau pencopotan harus berdasarkan pada kemampuan atau prestasi pegawai negeri sipil (PNS) tersebut.
"Tidak ada itu main pindah-pindahan," ujarnya di Balaikota DKI Jakarta pada Rabu (25/9/2013).
Jokowi menegaskan, selama ini dia selalu memindahkan atau merotasi pejabat PNS berdasarkan integritas, kemampuan yang bersangkutan dalam menyelesaikan masalah, serta soal apakah PNS itu mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat atau tidak. Tidak ada indikator selain itu.
Terkait Lurah Susan Jasmine Zulkifli sendiri, Jokowi menegaskan pihaknya belum mendapatkan laporan soal kinerja sang lurah. Sebab, penilaian terhadap lurah dan camat melalui index government services (IGS) dilakukan setiap enam bulan sekali.
"Kalau IGS sudah keluar hasilnya, ya baru saya bisa katakan ganti atau ndak ganti," lanjut Jokowi.
Meski dia telah menginstruksikan Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan investigasi, Jokowi yakin penolakan warga terhadap Lurah Lenteng Agung memiliki motif tertentu. Saat didesak, Jokowi enggan menjelaskan motif yang dimaksud.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, sejumlah warga Kelurahan Lenteng Agung meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengganti Susan Jasmine Zulkifli atas dasar tertentu, bukan lantaran kinerjanya yang tak memuaskan.
Buntut dari ketidakpuasan itu, warga beberapa kali, termasuk hari ini, menggelar unjuk rasa di depan kantor kelurahan. Mereka menuntut agar sang lurah dipindahkan dan diganti dengan yang lebih sesuai. Warga juga sempat memberikan keranda mayat kepada sang lurah, meski ditolak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.