JAKARTA, KOMPAS.com - Merespons temuan BPK itu terkait korupsi di PD Dharma Jaya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta BPK menangkap pihak yang bertanggung jawab atas penyelewengan keuangan negara. Indikasi penyelewengan sudah jelas.

"Tangkap saja pelakunya kalau memang ada korupsi," ujar Basuki di Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Dalam dua tahun terakhir, Dharma Jaya tidak mampu menyetor keuntungan ke kas daerah. Saat ini, Pemprov DKI sedang mengevaluasi kelangsungan BUMD ini.

Basuki menginginkan BUMD itu tetap ada dengan manajemen yang lebih baik. Apalagi, potensi usaha Dharma Jaya masih bagus. Selain memiliki rumah pemotongan hewan dan kandang hewan, Dharma Jaya juga punya izin impor daging sapi.

"Kebutuhan daging sapi, kan, tinggi sehingga kalau perusahaan ini dibenerin, bisa menghasilkan keuntungan," kata Basuki.

Pilihan membubarkan Dharma Jaya belum tentu menguntungkan Pemprov DKI. "Kalau dibubarkan, kan, harus bayar pekerjanya. Lalu, aset-asetnya nanti bagaimana kalau dibubarkan? Bisa dicuri orang," katanya.

Direktur Utama PD Dharma Jaya Kusuma Andika mengaku, persoalan keuangan perusahaan yang dipimpinnya merupakan kesalahan manajemen sebelumnya. Andika siap membantu aparat membongkar persoalan Dharma Jaya. Andika mulai memimpin Dharma Jaya pertengahan tahun 2012 ketika perusahaan dalam kondisi tidak sehat.

Dharma Jaya bergerak di bidang usaha rumah potong hewan, kandang hewan, dan penyewaan cold storage. Tahun ini Dharma Jaya mendapat suntikan dana Rp 15 miliar. (NDY/K02)