"Saya menilai bukan secara fisik, tapi apa yang dirasakan masyarakat. Jokowi bisa melakukan apa yang dilakukan gubernur lain selama lima tahun, dikerjakan dalam setahun," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta itu, beberapa waktu lalu.
"Ini sudah benar, artinya masyarakat yang perlu perhatian 70 persen adalah ekonomi bawah. Kalau orang kaya dikasih peraturan apa pun pasti ikut. Kalau orang bawah harus pelang-pelan dan harus diemong," katanya lagi.
Sanusi mengatakan, sebenarnya banyak sekali aturan yang membatasi gerakan Gubernur DKI. Namun, Jokowi bisa membuat terobosan.
"Kita bisa lihat dari keberanian Pemprov menertibkan hunian ilegal di waduk. Peraturannya tidak ada yang mengatur harus sediakan rusun, kerahiman, apalagi rusun plus isinya. Tapi pakai CSR. Ke depan, harus pakai APBD, jadi aturannya harus dibuat. Kalau perlu ke Kemendagri, ke Presiden, ini harus diubah aturan-aturan yang membatasinya," tuturnya.
Namun, pria yang biasa dipanggil Uci ini juga mengingatkan, Jokowi masih punya banyak PR, terutama mengatasi banjir dan kemacetan. Ia berharap Jokowi bisa konsisten mengerjakan program mengatasi kedua masalah itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.