Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK Tak Berikan Bantuan Hukum untuk Gatot

Kompas.com - 17/10/2013, 15:22 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hendar Ristriawan mengatakan, BPK tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Gatot Supiartono dalam kasus pembunuhan terhadap Holly Angelia (38) di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Gatot diduga memerintahkan pembunuhan terhadap istri sirinya tersebut.

Hendar mengatakan, keterlibatan Gatot dalam kasus Holly tidak terkait dengan kedinasan maupun tugasnya sebagai auditor utama BPK. "Kuasa hukum (dari BPK) tidak ada karena ini perbuatan pribadi yang tidak terkait kedinasan," kata Hendar di Gedung BPK RI, Kamis (17/10/2013).

Ia menyebutkan, saat ini BPK sudah menyiapkan satu nama untuk menggantikan posisi Gatot apabila nantinya Gatot telah dinonaktikan, yaitu Barlean Suwondo, sebagai pelaksana harian Auditor Senior.

Polda Metro Jaya menetapkan Gatot sebagai tersangka pada Rabu (16/10/2013) sekitar pukul 20.00 WIB. Sebelumnya Gatot diperiksa polisi dengan 83 pertanyaan selama hampir 12 jam sejak pukul 08.30 WIB.

Berdasarkan penyidikan polisi, Gatot menjadi dalang pembunuhan terhadap Holly karena tidak tahan dirongrong Holly. Dalam pengakuan Gatot kepada polisi, disebutkan bahwa Holly menuntut dibelikan rumah, mobil, dan terakhir meminta Gatot menceraikan istri sahnya.

Pada saat pembunuhan Holly, Senin (30/9/2013) malam, Gatot tengah ditugaskan ke Autralia untuk mengaudit Konsulat Jenderal RI di sana. Holly dibunuh di kamar apartemennya di lantai 9 Menara Ebony oleh lima orang suruhan Gatot. Dua orang pelaku, yakni SH atau S dan AL atau L telah ditahan. Adapun dua orang lain, yakni PG dan R, masih buron. Sementara itu, seorang pelaku lain, yakni Elrisky Yudhistira (34), tewas setelah terjatuh dari kamar Holly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Selain Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Keluarga Pemilik Toko Bingkai 'Saudara Frame' yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Keluarga Pemilik Toko Bingkai "Saudara Frame" yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Megapolitan
 Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Satu Keluarga atau Bukan

Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Satu Keluarga atau Bukan

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Megapolitan
Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Megapolitan
Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran 'Saudara Frame'

Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran "Saudara Frame"

Megapolitan
Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Megapolitan
Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Megapolitan
Identitas 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Belum Diketahui

Identitas 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Belum Diketahui

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Megapolitan
144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

Megapolitan
7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com