Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FPI Tuntut Ahok Turun dari Jabatan Wagub DKI

Kompas.com - 26/10/2013, 17:26 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, Habib Novel Bamu'min menyatakan protesnya terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Hal ini terkait dengan komentar Basuki menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Menurut Novel, dia menilai Basuki sangat keberatan dengan imbauan dari Mendagri agar setiap kepala daerah dapat bekerja sama dengan ormas Islam, tak terkecuali seperti FPI.

"Keterangan dari Mendagri inilah yang membuat Ahok gerah. Akhirnya, berkomentar keras dan menyudutkan FPI," kata Habib Novel, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (26/10/2013).

Jika Basuki tak dapat mengubah sikapnya, FPI akan menuntut Wagub DKI tersebut turun dari jabatannya.

"Kita minta kalau Ahok tidak bisa ubah sikap, kita minta ke DPRD gelar rapat atau apapun lah, bagaimana supaya Ahok bisa turun," ujar Novel.

Demo


Lebih lanjut Novel mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan turun melakukan aksi di Balaikota DKI Jakarta. Namun, hal itu sedang direncanakan. Opsi lainnya, FPI akan mengirimkan delegasinya untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Basuki sendiri.

"Mungkin lewat delegasi, kalau Senin kita tidak bisa turun. Kita akan minta langsung diagendakan untuk bertemu tokoh Islam dan berikan masukan untuk Ahok. Agar Ahok dapat berkordinasi dan berkerja sama dengan ormas Islam dan ulama," jelas Novel.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku bingung atas imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kepada Kepala Daerah untuk menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat, seperti Front Pembela Islam (FPI).

Mengapa Basuki bingung? Karena beberapa waktu lalu, kata Basuki, Presiden SBY justru meminta pembubaran FPI. Menurut Basuki, pernyataan Gamawan membingungkan.

Di satu sisi, Gamawan beralasan FPI tidak dapat dibubarkan karena tidak pernah memiliki izin, dan FPI bukanlah sebuah bentuk organisasi masyarakat (ormas).

Di lain waktu, Gamawan justru meminta pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan ormas, salah satunya dengan FPI.

Apabila harus bekerja sama, menurut Basuki, Pemprov DKI hanya akan mau bekerja sama dengan ormas yang resmi dan sudah memiliki izin. Selain itu, Pemprov DKI juga akan bekerja sama dengan ormas mana pun, asal tidak anarkis dan menaati konstitusi bukanlah konstituen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com