Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: "Busway" Lancar, Semua Pasti Ingin Pindah Naik Bus

Kompas.com - 13/11/2013, 09:44 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu program dari 17 kebijakan mengatasi kemacetan Jakarta oleh Wakil Presiden Boediono, yaitu sterilisasi jalur transjakarta, mulai menuai pro dan kontra. Tak sedikit yang menganggap kemacetan Jakarta yang semakin semrawut merupakan dampak dari realisasi kebijakan tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI lebih memprioritaskan para pengguna bus daripada pengguna kendaraan pribadi.

"Sekarang Anda pilih saja, misalnya busway lancar apa jalan lancar? Itu supaya orang mau berpindah naik bus," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (13/11/2013).

Dalam menerapkan kebijakan tersebut, masyarakat hanya perlu beradaptasi dan membiasakan diri selama 2-3 bulan ke depan. Nantinya, Pemprov DKI akan menyediakan ratusan unit transjakarta. Dengan begitu, ia yakin masyarakat pengguna kendaraan pribadi akan iri dan beralih kepada transjakarta.

Saat ini, tak sedikit masyarakat yang melihat kalau jalur transjakarta sudah steril, dengan jumlah unit transjakarta yang sedikit dan terbatas. Menjawab pernyataan itu, menurut Basuki, transportasi massal yang sudah berusia hampir sepuluh tahun tersebut memang jumlahnya sedikit sehingga ketika ada bus yang datang, jumlah penumpang membeludak dan waktu menunggu bus menjadi sangat lama. Hal itu pula yang menyebabkan antrean panjang di hampir semua halte transjakarta.

"Nanti bus transjakarta datang 694 bus. Bayangkan, sembilan tahun, hanya ada 600 bus. Kita tidak memenuhi target beli 1.000 transjakarta saja sudah mengalahkan jumlah bus sembilan tahun," klaim pria yang akrab disapa Ahok tersebut.

Sementara untuk denda tilang yang mencapai Rp 500.000 hingga Rp 1 juta untuk penerobos busway, itu sudah dapat menciptakan efek jera bagi pelanggar peraturan. Menurutnya, jika pelanggar hanya dikenakan sanksi denda sekitar Rp 50.000-Rp 100.000, warga tidak akan kapok dan akan terus mengulangi kesalahan yang sama.

Pendapatan hasil tilang tersebut akan masuk menjadi kas negara, dan sama sekali tidak masuk ke dalam pendapatan asli daerah (PAD) DKI. Kendati demikian, mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, DKI akan tetap melakukan kebijakan yang diberikan Wapres Boediono untuk mengatasi macet secara bertahap.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, penegakan peraturan melalui sterilisasi transjakarta sebagai salah satu pembelajaran agar masyarakat mau tertib hukum. Sejak diluncurkan dan menggunakan rambu-rambu yang jelas, jalur transjakarta memang diprioritaskan untuk perlintasan transjakarta.

Ia mengharapkan, masyarakat yang terhambat dan mengeluhkan macet karena sterilisasi transjakarta mau beralih menggunakan angkutan umum. "Tujuan utama busway itu kan memang untuk melancarkan para penumpang. Tahun depan, akan didatangkan 1.000 bus transjakarta," kata Pristono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejumlah Tokoh Bakal Berebut Tiket Pencalonan Wali Kota Bogor Lewat Gerindra

Sejumlah Tokoh Bakal Berebut Tiket Pencalonan Wali Kota Bogor Lewat Gerindra

Megapolitan
Alasan Warga Masih 'Numpang' KTP DKI: Saya Lebih Pilih Pendidikan Anak di Jakarta

Alasan Warga Masih "Numpang" KTP DKI: Saya Lebih Pilih Pendidikan Anak di Jakarta

Megapolitan
Usai Videonya Viral, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Buang Pelat Palsu TNI ke Sungai di Lembang

Usai Videonya Viral, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Buang Pelat Palsu TNI ke Sungai di Lembang

Megapolitan
NIK-nya Dinonaktifkan karena Tak Lagi Berdomisili di Ibu Kota, Warga: Saya Enggak Tahu Ada Informasi Ini

NIK-nya Dinonaktifkan karena Tak Lagi Berdomisili di Ibu Kota, Warga: Saya Enggak Tahu Ada Informasi Ini

Megapolitan
Remaja yang Dianiaya Mantan Sang Pacar di Koja Alami Memar dan Luka-luka

Remaja yang Dianiaya Mantan Sang Pacar di Koja Alami Memar dan Luka-luka

Megapolitan
Toko 'Outdoor' di Pesanggrahan Dibobol Maling, Total Kerugian Rp 10 Juta

Toko "Outdoor" di Pesanggrahan Dibobol Maling, Total Kerugian Rp 10 Juta

Megapolitan
Dua Begal Motor di Bekasi Terancam Pidana 9 Tahun Penjara

Dua Begal Motor di Bekasi Terancam Pidana 9 Tahun Penjara

Megapolitan
Pakai Pelat Palsu TNI, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Terancam 6 Tahun Penjara

Pakai Pelat Palsu TNI, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Terancam 6 Tahun Penjara

Megapolitan
Cerita Warga 'Numpang' KTP DKI, Bandingkan Layanan Kesehatan di Jakarta dan Pinggiran Ibu Kota

Cerita Warga "Numpang" KTP DKI, Bandingkan Layanan Kesehatan di Jakarta dan Pinggiran Ibu Kota

Megapolitan
Gerindra Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Jadi Pendaftar Pertama

Gerindra Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Jadi Pendaftar Pertama

Megapolitan
Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Megapolitan
Pengemudi Fortuner Arogan Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap di Tol

Pengemudi Fortuner Arogan Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap di Tol

Megapolitan
Dua Kecamatan di Jaksel Nol Kasus DBD, Dinkes: Berkat PSN dan Pengasapan

Dua Kecamatan di Jaksel Nol Kasus DBD, Dinkes: Berkat PSN dan Pengasapan

Megapolitan
Gerindra Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Tanpa Syarat Khusus

Gerindra Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Tanpa Syarat Khusus

Megapolitan
Kronologi Remaja Dianiaya Mantan Sang Pacar hingga Luka-luka di Koja

Kronologi Remaja Dianiaya Mantan Sang Pacar hingga Luka-luka di Koja

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com