Pajak Tinggi bagi Pemilik Kendaraan Lebih dari Satu

JAKARTA, KOMPAS.com - Meledaknya jumlah kendaraan di Jakarta dianggap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai biang kerok kemacetan. Dia pun berencana merevisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sehingga nilai pajak progresif kendaraan, meningkat setinggi-tingginya.

"Pajak progresif kita naikan, pokoknya setinggi-tingginya," ujar Jokowi saat meninjau Taman Semanggi, Kamis (14/11/2013).

Pajak progresif adalah besaran pajak yang diterapkan untuk pembelian unit kendaraan lebih dari satu. Dalam Perda 8 tahun 2010, penerapan pajak kendaraan berjumlah 1,5 persen dari nilai jual kendaraan pertama, 2 persen dari nilai jual kendaraan kedua dan 4 persen dari nilai jual kendaraan ketiga, empat dan seterusnya.

Jokowi lebih jauh mengatakan saat ini Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pelayanan Pajak Jakarta, tengah menghitung berapa besaran nilai pajak progresif yang nantinya akan diterapkan. Namun, Jokowi mengakui jumlah yang diputuskan pihaknya belum lah nilai final.

Sebab, besaran itu harus melalui pembahasan di DPRD DKI dulu. Di sisi lain, Jokowi mengaku tak takut diprotes masyarakat atas kebijakannya tersebut. Mengingat, jumlah masyarakat kelas atas dan menengah di Jakarta cukup banyak.

Kelas itulah yang kerap membeli kendaraan, roda dua atau roda empat, lebih dari satu. "Tidaklah (tidak takut diprotes). Itu memang solusi kita," ujarnya.

Iwan Setiawandi, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI mengatakan, hingga saat ini, pihaknya telah menghitung besaran pajak progresif untuk kendaraan, yakni maksimal 8 persen. Usulannya yaitu pajak progresif akan menjadi sebesar 2 persen dari nilai jual untuk kendaraan yang pertama, pajak 3 persen dari nilai jual untuk kendaraan kedua.

Kendaraan ketiga yakni pajak 4 persen dari nilai jual kendaraan Kemudian untuk kendaraan keempat dan seterusnya, pajak dikenakan sebesar 8 persen dari nilai jual.

Namun, Iwan mengaku besaran pajak belum final lantaran harus melalui pembahasan di DPRD DKI terlebih dulu sebelum disahkan. "Kalau pembahasan di dewan lancar, kami harapkan pertengahan 2014 itu bisa dilaksanakan," ujar Iwan beberapa waktu lalu.

Iwan pun menegaskan, pajak progresif untuk kendaraan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.