Jokowi Ditantang Putra Ali Sadikin

"Seperti APBD yang selama ini ditempelkan di pos RW atau RT agar masyarakat bisa mengetahui dengan jelas," ujar Boy pada wartawan saat ditemui di kantornya, Rabu (20/11/2013).

Lembar hasil kerja tersebut, lanjut Boy, haruslah berisi program apa saja yang dicanangkan selama satu tahun memimpin. Program apa saja yang telah berhasil, program apa yang belum. Tentu dilengkapi juga dengan penjelasan, mengapa satu program berhasil, mengapa program yang lainnya tidak berhasil.

Usul tersebut, kata dia, penting bukan hanya untuk memenuhi asas transparansi saja, melainkan juga menjadi penjaring aspirasi-aspirasi di masyarakat. Laporan hasil kerja itu merangsang masyarakat untuk turut serta berkontribusi pada pembangunan, terutama pada program-program yang belum berhasil dijalankan selama ini.

"Kalau masyarakat lihat program A belum berhasil, kemudian dia lihat penjelasannya, dari situ kan dia bisa membantu," ujar Boy.

"Semakin detail laporannya, semakin bagus. Bahkan kalau perlu laporan kerja setiap dinasnya juga ada. Jadi mendatang, warga bisa lebih tahu dan peduli, ke mana anggaran digunakan, berhasil atau tidak. Hambatannya apa saja dan sebagainya," ujar Boy.

Boy mengaku tak masalah jika menempelkan laporan hasil kerja selama setahun itu dianggap melangkahi DPRD DKI. Hal ini karena setiap tahun eksekutif menyampaikan laporan keterangan dan pertanggungjawaban (LKPJ) ke DPRD DKI pada rapat paripurna.

"Jokowi kan gubernur yang dipilih rakyat. Jadi, masyarakat pun berhak mendapat penjelasan langsung dari Gubernur, enggak hanya sama kita (DPRD DKI) saja," ujar pria yang juga Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.