Pencabutan izin merupakan langkah terakhir yang akan diambil jika permasalahan kemacetan di wilayah itu tak kunjung usai. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Polda Metro Jaya dan pengembang yang akan mendirikan bangunan di lahan kosong samping Plaza Semanggi (baca: Basuki Minta Perusahaan Tommy Soeharto Sediakan Jalur Alternatif Plaza Semanggi).
Jalan alternatif akan dibuat di samping Hotel Crown melalui kewajiban fasos fasum pengembang.
Menurut Basuki, desain pembangunan Plaza Semanggi sudah salah sejak awal. Akibatnya, kemacetan memanjang hingga Slipi dan Sudirman.
"Kajiannya itu sudah salah sejak dulu. Kenapa di lokasi strategis itu bisa dikasih izin bangun mal? Harus diberesin, enggak bener, nih," tegas Basuki.
Penolakan LVRI
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengaku selalu siap untuk menutup kembali akses jalan memotong Plaza Semanggi. Menurutnya, kendala yang dihadapi bukan soal teknis, tetapi penolakan para veteran dari Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang berkantor di area Plaza Semanggi.
Ia berharap, Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta dapat berkomunikasi dengan para veteran.
Penutupan pintu akses masuk Plaza Semanggi sebelumnya pernah dilakukan Pemprov DKI Jakarta di era Fauzi Bowo. Penutupan ini mendapat perlawanan anggota LVRI.
Dengan membawa bambu runcing, para veteran pejuang kemerdekaan itu membongkar pembatas beton yang digunakan untuk menutup akses pintu masuk gedung LVRI.
Akhirnya beton pembatas dipasangi rantai dan digunakan sistem buka tutup. Akses masuk keluar ditutup mulai pukul 16.00 hingga 20.00 WIB, kecuali Sabtu dan Minggu.