Jokowi Ceramahi SKPD soal Penyerapan Anggaran

"Anggaran kita kemarin Rp 41 triliun kemudian perubahannya menjadi Rp 50,1 triliun. Di 2014 ini jadi Rp 69 triliun. Lompatan income ini harus ada kehati-hatian," ujarnya.

Jokowi menjelaskan, penyerapan anggaran tahun 2013 di luar targetnya, yakni hanya 84,5 persen. Alasannya, lambannya pengesahan APBD 2013 yang menyebabkan seluruh proyek pembangunan menumpuk pada akhir tahun sehingga tidak maksimal.

Soal penumpukan proyek pada akhir tahun, Jokowi menilai hal itu kebiasaan SKPD Pemprov Jakarta yang harus dihilangkan. Sementara, soal APBD 2014 yang tidak kunjung disahkan oleh DPRD Jakarta, ia menyayangkannya.

"Meskipun saya tau APBD 2014 belum mendapat persetujuan dewan. Kita ini (eksekutif dan legislatif) kan mitra, mestinya sih tidak saling bergesekan. Ya, mudah-mudahan cepatlah," ujarnya.

Di satu sisi, ia berharap agar APBD 2014 segera disahkan, tapi di sisi lain ia berharap saat telah disahkan, kepala SKPD langsung tancap gas melaksanakan proyek pembangunan seluruh sektor.

Jika Jokowi menyindir Kepala Dinas, lain hal bagi lurah serta camat. Jokowi memuji mereka soal penyerapan anggaran. Sebab, dari anggaran Rp 3 miliar yang diberikan per kantor kecamatan dan kelurahan, penyerapan anggaran mencapai 98,99 persen. Meski, di sisi lain ada hal yang masih mnjadi catatan yang harus diperbaiki para lurah dan camat.

"Penyerapannya sudah bagus tapi belum tentu kualitasnya loh ya. Uangnya habis kalau barangnya enggak ada ya sama saja. Makanya pasti akan kita lakukan cek terus menerus," ucapnya.