Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chappy Hakim Ingatkan Dua Masalah Besar Bandara Soekarno Hatta

Kompas.com - 08/01/2014, 19:39 WIB
Fitri Prawitasari

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan KSAU Marsekal TNI Purnawirawan Chappy Hakim mengingatkan ada dua masalah besar yang dihadapi Bandara Soekarno Hatta di Cengkareng, Tangerang. 

Pemindahan sebagian penerbangan komersial dari Cengkareng ke Halim Perdanakusuma yang akan dimulai Jumat (10/1/2014) dinilai bukan solusi atas kedua masalah tersebut.

"Cengkareng itu ada 2 masalah utamanya, pertama adalah over kapasitas, kedua delay," ucap Chappy saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2013).

Menurut dia, terjadinya kelebihan kapasitas karena pengelola bandara terus memberikan izin kepada maskapai penerbangan untuk membuka rute baru. Akhirnya penumpang pun berlebih.

Chappy mengungkapkan pada tahun 2012 lalu, tercatat bandara menampung lebih dari 50 juta penumpang. Padahal kapasitas bandara sewajarnya hanya mampu menampung 22 juta penumpang.

"Over itu terjadi karena izin diberikan terus walaupun tahu kapasitasnya enggak bisa. Kalau over-nya seratus persen, okelah. Tapi ini sudah hampir 300 persen," kata Chappy. "Seharusnya kalau sudah mendekati kapasitas 100 persen itu diawasi. Tapi ini izin dikasih terus, jadi over," tambahnya.

Sedangkan masalah delay, menurut Chappy, Soekarno Hatta memiliki masalah pada manajemen Air Traffic Controller (ATC). Sebagai pemandu lalu lintas udara, ATC tidak memenuhi persyaratan internasional.

Pada tahun 2007 lalu International Civil Aviation Organization (ICAO) atau organisasi penerbangan sipil Internasional menemukan beberapa poin masalah di ATC. Di antaranya adalah ATC dikelola terpecah oleh banyak organisasi, antara lain Angkasa Pura (AP) I dan AP II. Padahal, menurutnya, dalam satu negara harusnya hanya ada satu pengelola ATC.

"Kenapa itu jadi masalah? Karena menyatukan banyak instansi. Jadi tidak ada standar. Baru Januari 2013 kemarin dibentuk organisi ATC Indonesia. Baru satu tahun," katanya.

Organisasi tersebut bernama Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI).

Selain itu, lanjutnya, peralatan yang dimiliki oleh ATC juga tidak memiliki standar kompeten dan SDM berkualitas rendah.

"Peralatan penerbangan itu harus standar internasional, tidak ketinggalan jaman," tuturnya.

Melihat kedua masalah tersebut, ia berujar tak ada penjelasan apapun dari pihak pengelola bandara. Pun tidak ada solusi yang diberikan. Hingga timbul wacana akan memindahkan penerbangan komersial ke Bandara Halim Perdanakusuma.

"Sampai saat ini enggak ada penjelasan ke masyarakat kenapa over dan delay. Tidak pernah diselidiki kenapa terjadi tiba-tiba sudah dipindah ke Halim," tukasnya.

Menyinggung persoalan pengalihan fungsi bandara Halim Perdanakusuma menjadi bandara komersial, menurut Chappy bukanlah jawaban akan permasalahan yang terjadi di Soekarno Hatta. Bandara Halim adalah bandara yang dirancang khusus bagi kegiatan militer.

Di sana juga menjadi kawasan pertahanan nasional dengan adanya Markas Besar Komando Pertahanan Udara Nasional, Skuadron Udara, Skuadron Teknik Pemeliharaan Pesawat, Batalion Tempur Korps Paskhasau, tempat berlatih para personil Angkatan Udara dan Laut, serta sekolah penerbangan.

"Banyak orang enggak mengerti bahwa Halim itu bukan hanya sekedar airport, tapi dia sub system pertahanan nasional," ujar Chappy.

Dengan dialihkan sebagai bandara komersial, beberapa sekolah penerbangan pun harus tersingkir dan kegiatan militer yang biasa dilakukan di Halim akan menyesuaikan jadwal dengan penerbangan komersial.

"Masa kita mesti tersingkir dengan maskapai komersial yang mau cari duit," kata Chappy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

Megapolitan
Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Megapolitan
Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Megapolitan
Uang Korban Dipakai 'Trading', Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Uang Korban Dipakai "Trading", Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Megapolitan
Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' Berhasil Diidentifikasi

Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" Berhasil Diidentifikasi

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Megapolitan
Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Megapolitan
Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Megapolitan
Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com