Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Semua Juga Tahu Ujungnya DPRD ke Mana...

Kompas.com - 05/02/2014, 19:31 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak kaget ketika DPRD DKI Jakarta menolak pengadaan sebanyak 200 truk sampah baru dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada tahun 2014. Menurut Jokowi, alasan penolakan yang disampaikan DPRD itu tidak masuk akal.

"Halah, kayak kita enggak ngerti saja. Semua juga tahu ujungnya ke mana, muaranya ke mana," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (5/2/2014) siang.

Jokowi enggan menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa latar belakang penolakan usul pengadaan truk sampah baru itu tidak masuk akal. "Kayak kita enggak ngerti manajemen saja. Kalau kita yang beli, ya meski dikelola swasta, tinggal potong saja (pendapatannya), buat kita berapa, buat swasta berapa, untung juga," kata Jokowi.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Aliman Aat, mengatakan, pengadaan truk sampah itu justru merugikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Aliman, pengelolaan truk itu bukan dipegang Dinas Kebersihan DKI, melainkan swasta. Atas alasan itu, anggota DPRD menolak pengadaan truk sampah tersebut.

Jokowi juga membantah bahwa usulan pengadaan truk itu tidak berupa draf anggaran, seperti yang diungkapkan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi. Menurut Jokowi, tidak mungkin program yang membutuhkan anggaran tidak melalui draf anggaran terlebih dulu.

Jokowi berjanji akan mengusulkan pengadaan truk sampah dalam jumlah yang sama di APBD Perubahan. Pengadaan truk diperkirakan terealisasi pada akhir 2014. Menurut dia, pengelolaan sampah di Jakarta akan optimal jika jumlah truk pengangkut sampah telah memadai.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan pengadaan 200 truk sampah. Namun, DPRD menolak jumlah yang diminta tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com