DPRD DKI Minta Masalah Bus Berkarat Tidak Dipolitisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selamat Nurdin, meminta agar persoalan kerusakan komponen bus transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway atau BKTB tidak dikaitkan ke ranah politik. "Saya harap ini tak dibawa ke ranah politik, isu ini lalu ditunggangi kepentingan lain, enggak usahlah. Kita biarkan Pak Jokowi kerja dan mengontrol ini," kata Selamat saat dihubungi wartawan, Selasa (11/2/2014).

Selamat mengakui bahwa menjelang pemilihan umum tahun ini, seringkali Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi sasaran tembak lawan politiknya. Menurutnya, itu bisa menggoyahkan konsentrasi Jokowi untuk menyelesaikan benang kusut persoalan Jakarta. DPRD DKI, terutama Komisi B yang bertanggung jawab atas masalah transportasi, belum berencana memanggil Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selamat mengatakan, langkah-langkah yang dilakukan eksekutif, baik oleh gubernur, inspektorat, bahkan maupun warga, sudah menjadi fungsi kontrol terhadap proses pengadaan bus.

"Tinggal kita monitor saja pelaksanaannya sebulan ke depan, apa ada perbaikan atau enggak. Kan yang penting itu," ujarnya.

Selamat juga meminta publik tidak terlalu menyalahkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta atas kasus tersebut. Hal itu dikarenakan Dishub DKI baru pertama kali melakukan pengadaan bus dalam jumlah besar. Ini harus menjadi pelajaran penting bagi manajemen baru supaya lebih bekerja lebih profesional lagi.

"Ya cukuplah itu, sejauh ini kita lihat di televisi, kita baca di koran, ada komitmen-komitmen perbaikan dari mereka Intinya itu," kata Selamat.

Sejauh ini Pemerintah Provinsi DKI telah mengoperasikan 90 dari 310 bus baru transjakarta dan 18 dari 346 BKBT. Lima bus baru transjakarta dan 10 BKTB baru mengalami kerusakan di sejumlah komponennya. Ada onderdil yang berkarat, berjamur, dan beberapa instalasi tidak dibaut. Ada juga yang tidak ada dilengkapi karet kipas AC.