Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Haji di APBD DKI Dicoret Kemendagri

Kompas.com - 20/02/2014, 13:27 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Bantuan Haji untuk jamaah dalam APBD DKI Jakarta 2014 dicoret oleh Kementerian Dalam Negeri. Anggaran itu dianggap tumpang tindih dengan anggaran di Kementerian Agama.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti mengatakan, pencoretan itu diketahui setelah Kemendagri mengembalikan APBD kepada Pemprov DKI. Selain anggaran haji, ada dua anggaran lain yang dicoret.

"Ketiganya adalah anggaran haji, pembiayaan penyertaan BUMD Sarana Jaya, dan anggaran Komisi Pemilihan Umum," kata Endang, di Jakarta, Kamis (20/2/2014).

Ketiga anggaran ini mendapat beberapa catatan khusus oleh Kemendagri karena alokasinya dinilai tidak tepat. Anggaran serupa juga tidak ada di daerah lainnya.

Endang menjelaskan, dana jamaah haji sebelumnya dialokasikan untuk angkutan jamaah dan makan selama di Arab Saudi. Nantinya, dana yang dicoret tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan lainnya.

Anggaran jamaah haji khusus untuk warga Jakarta yang dianggarkan dalam APBD DKI 2014 sebesar Rp18 miliar. Anggaran tersebut dikhususkan untuk katering jamaah haji kloter Jakarta. Jumlahnya meningkat dari anggaran tahun lalu yang mencapai Rp 15,2 miliar untuk katering saja. Sedangkan tahun lalu juga dianggarkan transportasi untuk jamaah haji Jakarta sebesar Rp 2,7 miliar.

Alokasi untuk BUMD Sarana Jaya sebesar Rp 300 miliar akan dialihkan. Sebab, untuk memberikan modal ke perusahaan daerah ini membutuhkan peraturan daerah. "Semua pergantian  yang diminta Kemendagri, tidak perlu melalui pembahasan anggaran perubahan," ujarnya.

Untuk anggaran KPU, alokasinya akan digeser ke pos Badan Kesatuan Berbangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI. Total anggarannya masih sama, Rp 72 triliun.

Ia memperkirakan, pada akhir Februari ini, anggaran sudah mulai efektif. Sebab, saat ini Pemprov DKI masih mengoreksi daftar perencanaan anggaran (DPA) terlebih dahulu. Setelah semua proses selesai, anggaran baru bisa efektif digunakan.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi mengatakan, BPKD DKI harus segera menerbitkan surat jaminan setelah pencairan APBD DKI. Surat itu berguna sebagai jaminan pengadaan lelang.

Terkait beberapa koreksi mata anggaran oleh Kemendagri, Ketua Fraksi Partai Gerindra itu memandang hal tersebut merupakan hal yang wajar. "Tidak akan menganggu roda pemerintahan," kata Sanusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Amankan 1 Mobil sebagai Barang Bukti Kasus Pemerasan yang Dilakukan Sopir Grab

Polisi Amankan 1 Mobil sebagai Barang Bukti Kasus Pemerasan yang Dilakukan Sopir Grab

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Jumat 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Jumat 29 Maret 2024

Megapolitan
Seorang Ibu Diduga Menipu, Jual Cerita Anak Sakit lalu Minta Uang Rp 300.000

Seorang Ibu Diduga Menipu, Jual Cerita Anak Sakit lalu Minta Uang Rp 300.000

Megapolitan
Polisi Tangkap Sopir Grab yang Culik dan Peras Penumpangnya Rp 100 Juta

Polisi Tangkap Sopir Grab yang Culik dan Peras Penumpangnya Rp 100 Juta

Megapolitan
Wanita Tewas Bersimbah Darah di Bogor, Korban Terkapar dan Ditutup Selimut

Wanita Tewas Bersimbah Darah di Bogor, Korban Terkapar dan Ditutup Selimut

Megapolitan
Ada Obeng di TKP, Diduga Jadi Alat Suami Bunuh Istri di Bogor

Ada Obeng di TKP, Diduga Jadi Alat Suami Bunuh Istri di Bogor

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bekasi Hari Ini, Jumat, 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bekasi Hari Ini, Jumat, 29 Maret 2024

Megapolitan
Diduga Korban Pelecehan Seksual oleh Eks Ketua DPD PSI Jakbar Mengaku Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi

Diduga Korban Pelecehan Seksual oleh Eks Ketua DPD PSI Jakbar Mengaku Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi

Megapolitan
Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Megapolitan
Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Megapolitan
Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Megapolitan
Cerita Ridwan 'Menyulap' Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Cerita Ridwan "Menyulap" Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Megapolitan
Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Megapolitan
Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com