JAKARTA, KOMPAS.com — Penanganan sampah Jakarta dinilai warga terlalu lamban. Sementara produksi sampah terus bertambah hingga menumpuk. Hal ini terjadi karena pengangkutan yang kacau. Selain jumlah truk kurang, jadwal kedatangan truk semakin tidak menentu.

Pada Januari-Februari 2014, sejumlah warga mengeluh karena sampah tak terangkut. Hal itu terjadi seiring berakhirnya kontrak kerja sama pengangkutan dengan swasta. Sampah diangkut truk milik DKI Jakarta, sebagian dengan truk milik swasta yang disewa sesuai kebutuhan.

Hingga awal Maret 2014, penanganan sampah DKI Jakarta masih menuai keluhan warga. Di Jakarta Barat, sejumlah warga RW 007, Semanan, Kalideres, mengeluhkan sampah di depan Pasar Hipli. Sebagian sampah bahkan telah menutup bahu jalan. Sampah menumpuk karena sepekan ini tidak diangkut.

Jefri Talit (53), warga setempat, mengatakan, sampah tidak diangkut sejak 22 Februari. ”Kami sudah sepakat, kalau sampai besok gundukan sampah ini belum juga diatasi, kami akan menutup seluruh bagian jalan dengan sampah. Biar rata sekalian,” ujarnya kesal.

Menurut dia, warga sudah berulang kali melaporkan masalah ini ke kelurahan, kecamatan, ataupun suku dinas (sudin) kebersihan, tetapi tidak ada tindak lanjut. ”Waktu lapor sama pak lurah, katanya TPS (tempat pembuangan sementara) ini akan direnovasi. Pak lurah bilang sudah menyampaikan hal ini ke sudin kebersihan. Tapi, sampai sekarang belum juga ditangani,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Juliadi meminta sudin kebersihan menambah truk pengangkut sampah. Juliadi mengusulkan agar ada pembebasan sebidang tanah untuk membuat TPS. Namun, membangun TPS, kata Juliadi, tidak mudah dilaksanakan.

Di Jakarta Selatan, sampah menumpuk di Pasar Pesanggrahan di Jalan M Saidi Raya. Sampah juga menggunung di sekitar Pasar Kebayoran Lama. Sebelumnya, warga Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, turut mengeluh soal sampah.

TPS yang biasanya hanya menampung sampah warga kelurahan setempat kini digunakan pula oleh warga dari wilayah lain. Untuk mengatasi persoalan ini, Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli meminta bantuan petugas Dinas Kebersihan DKI.

Warga Kota Bekasi pekan lalu juga menghentikan sejumlah truk sampah dari Jakarta menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang, Bekasi. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, penghentian dilakukan karena truk melintas di luar waktu operasional pukul 21.00-04.00.

Terobosan

Maraknya persoalan sampah di Ibu Kota menuntut adanya terobosan jitu. Peneliti Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Indonesia, Firdaus Ali, berpendapat, persoalan sampah di Jakarta semakin parah karena ketergantungan dengan wilayah sekitar sangat tinggi.

Faktor politik, ekonomi, dan sosial menjadi latar yang mendominasi serangkaian masalah yang terjadi selama ini. Firdaus mencontohkan situasi tahun 2001 ketika warga Bekasi memblokade sampah dari DKI Jakarta. Truk tertahan dan sampah tak terangkut selama beberapa hari. Situasi itu menimbulkan ketegangan kedua wilayah.

Menurut Firdaus, DKI Jakarta punya potensi pengelolaan di Teluk Jakarta. Kawasan itu bisa dikembangkan sebagaimana teluk di Tokyo dan Osaka, Jepang. Sampah kedua kota dikelola di pusat pengelolaan limbah terpadu di lepas pantai. Tumpukan sampah yang telah diolah mencapai ribuan hektar bisa dikembangkan menjadi terminal peti kemas, lapangan golf, dan sentra bisnis.

”Ketergantungan DKI Jakarta harus diperkecil secara bertahap sambil membangun pusat pengolahan yang modern dan mendatangkan keuntungan. Selama ini, DKI Jakarta mengeluarkan anggaran besar untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah, tetapi masalah masih muncul,” ujarnya.

Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas berencana menambah jumlah pengangkut sampah. Namun, dinas kebersihan terlebih dulu akan memberdayakan kemampuan pemerintah. Menurut Tyas, panggilan akrabnya, penanganan saat ini bersifat transisi.

Dinas kebersihan memang belum memperbarui kontrak kerja sama pengangkutan sampah dengan pihak swasta. Pengangkutan dilakukan dengan sistem sewa harian.

Terkait kendala saat pengangkutan, dinas kebersihan meminta bantuan petugas dinas perhubungan untuk turut mengamankan jalur pengangkutan. ”Memang ada jalur-jalur yang tidak bisa sembarangan. Ada waktu dan rute khusus yang disepakati dengan Pemkot Bekasi,” kata Tyas. (WIN/NEL/MKN/NDY)