Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Cair, APBD DKI 2014 Belum Dibuka kepada Publik

Kompas.com - 28/03/2014, 19:45 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014 yang sudah disahkan sejak 22 Januari 2014 lalu belum diumumkan kepada publik.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, APBD harus diumumkan kepada publik melalui situs web jakarta.go.id dan ditempelkan di kelurahan dan kecamatan.

Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta Eko Hariadi menjelaskan, berkas APBD hingga kini masih berada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI.

"Kami belum dapat dari BPKD. Karena sejatinya Diskominfomas tinggal mem-publish saja ke publik," kata Eko, di kantornya di Balaikota Jakarta, Jumat (28/3/2014).

Eko mengatakan, saat ini di Pemprov DKI sistem anggaran yang digunakan sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini Pemprov DKI mulai menyusun anggaran melalui sistem informasi e-budgeting.

Sementara itu, pada tahun sebelumnya sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran menggunakan SIPKD (sistem informasi pengelolaan keuangan daerah). Menurut dia, karena ada sistem baru dan masa transisi, BPKD dan SKPD lain memerlukan pembelajaran.

Kendati belum diumumkan ke masyarakat, Eko mengatakan bahwa PBD sudah dapat digunakan. Apalagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2013 telah mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) tentang pengeluaran daerah yang mendahului penetapan APBD 2014.

Dalam pergub itu disebutkan, pengeluaran daerah bisa digunakan sebelum pengesahan, dengan angka maksimal sebesar APBD 2013.

"Kita sudah pernah mengajukan permohonan ke BPKD untuk pemberitahuan ini. Semoga cepat terlaksana," kata Eko.

Sementara itu, saat Kompas.com mencoba mengonfirmasi, Kepala BPKD DKI Endang Widjajanti mengatakan bahwa seharusnya APBD telah dapat diumumkan kepada publik. Selain itu, anggaran telah cair dan SKPD telah dapat menggunakan anggaran senilai Rp 72 triliun itu.

Endang tampak terkejut mengetahui pos-pos anggaran belum ditayangkan di situs web resmi Pemprov DKI hingga saat ini.

"Loh, seharusnya sudah dipasang di website, loh. Nanti saya komunikasikan lagi dengan Diskominfomas," kata Endang.

Pada 2013 lalu, APBD telah diumumkan kepada publik melalui situs web jakarta.go.id pada 28 Februari 2013 lalu, dan penempelan poster kelurahan serta kecamatan sejak 14 Maret 2013 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com