Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sampai Geleng-geleng Kepala...

Kompas.com - 10/04/2014, 15:21 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berkali-kali menggelengkan kepalanya saat membaca laporan nilai serapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI hingga April 2014 ini. Laporan itu dibacakannya langsung di hadapan para kepala dinas, lurah, camat, asisten, dan pejabat DKI lainnya.

"Perlu saya sampaikan sampai 8 April 2014 kemarin, penyerapan belanja baru 4,56 persen. Ini sudah masuk bulan April, loh," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (10/4/2014).
 
Jokowi menjelaskan, Perda APBD 2014 sudah ditetapkan sejak Februari 2014 sehingga pada Maret 2014, SKPD dapat menggunakan anggaran tersebut. Namun, ia menyayangkan masih banyaknya program kerja SKPD dan Suku Dinas yang belum terlaksana hingga April ini.

Jokowi mengharapkan, melalui pengarahan yang diberikannya itu, SKPD dapat mulai bergerak dan mengejar serapan APBD semaksimal mungkin. Apalagi, APBD DKI 2014 mengalami lonjakan, dari Rp 50,1 triliun menjadi Rp 72 triliun. Banyaknya jumlah uang itu, kata dia, tidak tepat sasaran apabila program kerja hanya dilaksanakan pada akhir tahun. Hal itu pula yang lagi-lagi membuatnya menggelengkan kepalanya.

Ia mengaku tak habis pikir mengapa berbagai program kerja, pengadaan barang, dan pembangunan baru dapat terlaksana pada akhir tahun. Ia mengingatkan, apabila program kerja dikerjakan pada awal tahun, saat APBD telah cair, maka akan memengaruhi hasil yang baik pula.

"Administrasi lapangannya kan juga enak dan baik. Saya enggak tahu, kenapa budaya kerja selalu dipepetkan ke bulan November dan Desember," kata Jokowi.

Hal itu harus terus didorong maju, menjadi pelaksanaan pada awal tahun. Jangan sampai, pembangunan gedung bertingkat dan pembangunan rusun hanya dikerjakan selama empat bulan. Proses kerja yang terburu-buru itu menyebabkan hasil kerja yang buruk dan menimbulkan indikasi kecurangan dalam proses lelangnya. Jokowi menginginkan semua hal yang sudah lama dilakukan itu mulai diubah.

"Pasti awut-awutan nanti hasilnya kalau cuma satu-empat bulan dikerjakan. Sekarang coba semuanya belajar berharap, realisasi APBD 2014 lebih baik dari tahun 2013, harus lebih baik," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com