Sanggah Jokowi, Fitra Sebut Penyerapan APBD DKI Baru Satu Persen

Menurutnya, dari total APBD DKI 2014 sebesar Rp.72.000.134.943.000, alokasi untuk belanja pegawai sekitar Rp.14.784.797.109.026, dan untuk belanja barang dan jasa, dan modal sekitar Rp.56.804.458.990.666.

"Kemudian, data yang dipublikasi oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) DKI Jakarta tertanggal 11 April 2014, baru sekitar Rp 410.878.843.308. Dengan demikian, bila mengacu kepada data LPSE itu, maka penyerapan anggaran pemerintah Jokowi Ahok sangat rendah sekali atau sekitar hanya 1 persen," ujar Uchok, Senin (14/4/2014).

Menurut Uchok, realisasi anggaran pemerintah Jokowi-Ahok sangat minim sekali, dan dalam perencanaan, dan pembahasan APBD Jakarta juga sangat lambat serta pengesahan juga terlambat.

"Minimnya realisasi anggaran ini sangat menganggu pelayanan kepada publik. Lihat jalan-jalan provinsi, banyak yang rusak dan berlubang tapi belum diperbaiki. Jadi, kami meminta kepada Jokowi untuk segera mempercepat realiasasi anggaran pemerintah Jakarta, jangan melulu urusan pribadi sendiri untuk jadi capres. Urusin juga rakyat Jakarta, jangan mengkhianati amanah rakyat yang sudah diberikan kepada pemerintah Jokowi-Ahok," ujarnya.