Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KJP Bermasalah, Bank Dunia Turun Tangan

Kompas.com - 06/05/2014, 18:15 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, Bank Dunia berencana turun tangan membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan kajian analisis terhadap program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Hal itu dilakukan terkait masih banyaknya dana KJP yang belum tepat sasaran. Menurut Basuki, Bank Dunia bersedia menggelontorkan dana sebesar 2-3 juta dollar Amerika Serikat untuk pelaksanaan kajian analisis KJP tersebut.

Selain itu, kata dia, Bank Dunia juga menawarkan bantuan untuk menentukan besaran bantuan yang akan diberikan kepada siswa rawan putus sekolah atau siswa miskin. "Bank Dunia mungkin bisa keluarkan dana 2-3 juta dolar Amerika untuk bantu kita analisa KJP, karena kan kita tahu nih KJP bermasalah," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (6/5/2014).

Basuki menilai, kajian dan analisa yang benar diperlukan untuk mengetahui besaran dana bantuan KJP yang tepat. Selama ini, kata dia, kebutuhan pendidikan bagi siswa rawan putus sekolah atau miskin diperkirakan mencapai Rp 800 ribu per bulan. Sedangkan dana yang diberikan melalui KJP hanya sebesar Rp 280 ribu per bulan.

"Karena itu wajar masih banyak siswa dari keluarga miskin yang tetap saja tidak bisa melanjutkan pendidikannya meski sudah dibantu oleh KJP. Perlu ada kajian, dan Bank Dunia mau bantu kita untuk melakukan kajian itu," tukasnya.

Beberapa waktu lalu, Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai pelaksanaan program KJP masih jauh dari harapan. Hal itu disebabkan banyaknya KJP yang salah sasaran. Menurut Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Fedri Hendri, penyaluran KJP yang berbentuk uang tunai sering disalahgunakan oleh orang tua siswa untuk membeli kebutuhan yang lain, selain peralatan sekolah.

"Ada orang tua yang manipulasi kuitansi. Jadi dia minta kuitansi di toko tertentu padahal sebenanrnya dia tidak pernah membeli barang di toko itu. Ini masalah aturan main. Duit KJP ini dipakai buat apa aja," kata Hendri di Balaikota Jakarta, Kamis (10/4/2014).

"Jadi dibuat aturan duit KJP boleh dipakai buat seragam, atau sepatu, jadi ada aturan mainnya. Jangan dipakai untuk beli pulsa, beli rokok, beras," katanya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Oknum TNI Diduga Keroyok Preman di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Preman di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Megapolitan
9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

Megapolitan
Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Megapolitan
Kasus DBD Melonjak, Dinkes DKI Gencarkan Kegiatan “Gerebek PSN” Seminggu Dua Kali

Kasus DBD Melonjak, Dinkes DKI Gencarkan Kegiatan “Gerebek PSN” Seminggu Dua Kali

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Tangsel Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Tangsel Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Kembangkan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu, Pemprov DKI Bakal Perhatikan Keselamatan Lingkungan

Kembangkan "Food Estate" di Kepulauan Seribu, Pemprov DKI Bakal Perhatikan Keselamatan Lingkungan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com