Basuki: Kerja Atasannya Baik, Bawahannya Belum, Kita Mesti "Sikat"

Hal itulah yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat dimintai pendapatnya mengenai kinerja sejumlah SKPD-SKPD strategis.

"Beberapa ada yang baik. Ada yang masih setengah-setengah, atasannya sudah baik tapi bawahannya belum. Tapi ada juga yang belum beres sama sekali," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (9/5/2014).

Basuki menilai, SKPD yang telah menunjukan kinerja baik adalah Dinas Perindustrian dan Energi. Hal itu dapat dibuktikan dengan berhasilnya dinas yang dipimpin oleh Andi Baso itu mencapai target membangun 2.000 sumur resapan di lima wilayah Jakarta untuk mengantisipasi datangnya banjir tahunan.

Selain itu, lima kantor pemerintahan wilayah juga masuk dalam SKPD yang masuk kategori baik versi Basuki. Selama era Jokowi-Basuki, hampir seluruh kantor wilayah telah mengalami pergantian pimpinan, kecuali Jakarta Pusat. Di wilayah tersebut, jabatan tertinggi hingga saat ini masih dipegang oleh Saefullah.

Jakarta Barat telah mengalami dua kali pergantian pimpinan, yakni dari Burhanuddin ke Fatahillah pada Mei 2013, kemudian dari Fatahillah ke Anas Effendi pada Maret 2014.

"Beberapa wali kota yang kita ganti baru sudah OK (kinerjanya)," ucap Basuki.

Sementara itu, SKPD yang dinilai Basuki masuk dalam kategori buruk adalah Dinas Kebersihan dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Untuk Dinas Kebersihan, dia bahkan menyoroti buruknya pendataan mengenai jumlah petugas kebersihan, yang melatarbelakangi aksi gebrak mejanya dalam rapat dengan Dinas Kebersihan dan pengusaha sampah, Kamis (8/5/2014).

"Memang yang belum beres itu di Dinas Kebersihan. Karena itu kita akan benahinya pelan-pelan," ujar Basuki.

Khusus untuk BPKD, Basuki menyoroti lambannya kinerja instansi yang dipimpin oleh Endang Widjajanti itu dalam menyiapkan term of reference (TOR) untuk lelang pembenahan jembatan penyeberangan jalan. Bahkan suatu ketika, Basuki mengaku pernah mengirim pesan ke BlackBerry Messenger (BBM) Endang untuk menanyakan seputar status pengelolaan lahan-lahan milik Pemprov DKI. Namun bukannya ditanggapi, BBM dari Basuki tersebut diakuinya sama sekali tidak dibaca Endang.

"Saya pernah tanya Bu Endang. Ini gimana saya BBM tidak dijawab. Dia bilang BB-nya rusak. Saya lihatin ke dia, ini ada huruf D. Tahu kan beda huruf D dengan R? Artinya ter-delivery cuma tidak dibaca. Dia bilang: 'nanti saya ganti BB yang baru Pak. Terus saya jawab: 'Itu tidak rusak, cuma tidak sempat dibaca saja," tegas pria yang akrab disapa Ahok itu.

Tak hanya itu, Basuki mengatakan, ada pula sejumlah SKPD yang kinerjanya tidak buruk, namun juga tidak terlalu memuaskan. SKPD yang ia maksud tersebut adalah Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perhubungan.

"Dinas Tata Ruang dan Dinas PU masih setengah-setengah. Sama kayak Dinas Perumahan, atasan sudah lebih lumayan, tapi bawahnya masih main. Dinas Perhubungan belum tahu nih Pak Akbar (Kepala Dinas Muhammad Akbar). Kalau kinerjanya tidak terlalu baik, akan kita ganti," tambah Basuki.

"Dinas Pendidikan sebenarnya sudah lumayan semenjak Lasro (Kepala Dinas Lasro Marbun). Tapi kita tetap mesti sikat eselon III dan IV-nya," katanya lagi.

Basuki menambahkan, untuk membenahi kinerja birokrat di DKI Jakarta tidak cukup hanya dengan mengganti pimpinannya saja. Karena ia menilai, ada pimpinan SKPD yang telah bekerja dengan baik, namun usahanya tidak maksimal karena tidak didukung dengan kinerja bawahan yang baik pula.

Oleh karena itulah, dia menegaskan, dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan tes terhadap pegawai di eselon III dan IV (golongan III-C hingga IV-A).

"Kalau boleh jujur, hampir semuanya bermasalah tapi orang baik kan masih ada. Dan tugas kita untuk temukan orang-orang baik itu. Kalau sudah ketemu kan DKI pasti lebih baik lah. Kita harus gerak cepat soalnya sebentar lagi kita sudah dua tahun (menjabat), tinggal tiga tahun," tukas mantan anggota DPR Komisi II itu.