Selain itu, PT JM juga enggan menyetujui kesepakatan bahwa apabila proyek monorel macet, properti wajib diserahkan ke Pemerintah Provinsi DKI untuk disita. Basuki menjelaskan, properti yang diminta oleh PT JM adalah depo di Tanah Abang seluas 200 hektar dan pembangunan area komersial di tiap stasiun.
"Jadi, jangan sampai begitu monorel macet, mereka tetap bisa dadah-dadah karena sudah dapat hak properti 80 persen. Tapi, itu yang sampai sekarang mereka tidak mau. Tapi, tidak pernah dibicarakan ke luar. Makanya, nanti ke depannya kalau rapat dengan mereka, akan kita rekam deh, biar bisa dilihat di Youtube," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (14/5/2014).
Basuki sendiri menyesalkan iklan-iklan PT JM di berbagai televisi yang mengatakan bahwa Jakarta butuh monorel. Padahal, mereka tak pernah memaparkan mengenai kesanggupan mereka dalam menjaring penumpang. PT JM sendiri, ujarnya, telah menyatakan bahwa mereka hanya sanggup untuk mengangkut penumpang sekitar 150.000 orang per hari. Kondisi ini, sambung Basuki, sebenarnya tidak akan dapat memberi keuntungan.
"Iklan mereka di TV cuma bilang, Jakarta macet butuh monorel. Nenek gua juga tahu. Gua juga udah tahu dari lama. Dari zaman Sutiyoso juga udah pada tahu kalau Jakarta butuh monorel dan segala pola transportasi umum lainnya. Tapi, mereka tidak pernah cerita kalau mereka tidak sanggup untuk mengangkut 250.000 penumpang," ujar Basuki.
"Kalau kayak gitu lebih baik PT MRT saja yang jalankan monorel. Lebih baik PT MRT dong kalau Anda tidak sanggup jalankan monorel," ujar Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.