Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DKI Berencana Suntik Modal Rp 350 Miliar ke PT Transjakarta

Kompas.com - 15/05/2014, 19:01 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan pembelian bus transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) tahun ini. Rencananya, pembelian bus itu akan dialihkan kepada BUMD DKI yang baru saja dibentuk, PT Transjakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya akan mengusulkan pengadaan bus oleh PT Transjakarta dalam APBD Perubahan 2014. "Di APBD Perubahan ini, kita mau kasih penyertaan modal pemerintah (PMP) Rp 350 miliar," kata Basuki, di Jakarta, Kamis (15/5/2014).

Selain mengalihkan melalui PT Transjakarta, Pemprov DKI Jakarta juga memiliki alternatif lain untuk menutupi kebutuhan masyarakat terhadap transportasi massal. Yakni pengadaan bus melalui lelang operator maupun menerima bantuan coorporate social responsibility (CSR). Adapun sebanyak tiga perusahaan yang telah memberikan bantuan hibah bus untuk DKI, yakni Telkomsel, Ti-phone, dan Roda Mas.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar menjelaskan, pengadaan bus melalui BUMD tidak sesulit jika dilakukan oleh Dishub DKI. BUMD tidak perlu melaksanakan lelang yang mengikat, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

PT Transjakarta pun dapat mencari produsen otomotif penyedia bus gandeng berbahan bakar gas di seluruh dunia. "Kalau PT Transjakarta yang melaksanakan, selain tidak perlu lelang, juga tidak perlu mencari harga termurah di lelang," kata Akbar.

Sedianya Dishub DKI telah mengajukan anggaran sebesar Rp 3,2 triliun untuk pengadaan ribuan bus di APBD 2014. Namun, akibat peristiwa berkaratnya bus transjakarta dan BKTB beberapa waktu lalu, Basuki memutuskan untuk mengunci anggaran tersebut.

Direktur Operasional PT Transjakarta Heru Herawan mengaku pengadaan transjakarta tahun ini sulit dilaksanakan. Untuk melaksanakan pengadaan bus, memerlukan payung hukum dari Pemprov DKI berbentuk peraturan gubernur (pergub). Ketentuan itu juga diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Transjakarta.

Payung hukum yang dimiliki PT Transjakarta baru peralihan pengelolaan saja. Ia memperkirakan, PT Transjakarta dapat membeli bus pada tahun 2015 mendatang. Saat ini, pihaknya sedang mempersiapkan sejumlah sistem dan metode guna mendapat unit bus yang berkualitas, serta menutupi kekurangan transportasi massal ibu kota.

Di sisi lain, ia mengatakan, peralihan pengelolaan Transjakarta dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi BUMD baru dapat dilaksanakan Desember mendatang. "Peralihan itu disertai penerimaan modal dasar usaha PT Transjakarta dari Pemprov DKI," kata Heru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Perampok Pecah Kaca Mobil Kuras Dompet, iPad hingga iPhone 11 Pro Max

Perampok Pecah Kaca Mobil Kuras Dompet, iPad hingga iPhone 11 Pro Max

Megapolitan
Maling di Sawangan Depok Angkut 2 Motor Lewati Portal Jalan

Maling di Sawangan Depok Angkut 2 Motor Lewati Portal Jalan

Megapolitan
Pedagang Pigura di Jakpus 'Curi Start' Jualan Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Jakpus "Curi Start" Jualan Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com