Sebelumnya, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mengeluhkan kurang tertatanya infrastruktur bawah tanah di Jakarta.
Itu dikeluhkan PGN menyusul adanya ledakan pipa gas bocor di depan Mapolda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (16/7/2014) malam.
Ahok, sapaan Basuki, mengatakan, kesalahan Dinas PU ini sudah terjadi sejak lama.
"Memang Dinas PU yang bermasalah. Terlalu banyak Suku Dinas PU yang kasih izin macam-macam, terlalu liar mereka," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (17/7/2014) malam.
Langkah pertama yang akan dilakukan untuk merapikan utilitas ini adalah dengan membuat peta utilitas bawah tanah. Ahok menginstruksikan Dinas Tata Ruang DKI untuk membuat peta utilitas bawah tanah itu.
Menurut dia, peta itu dapat mengidentifikasi fungsi masing-masing lahan. Apakah digunakan untuk PAM Jaya, Palyja, Telkom, PLN, maupun fiber optik.
Jika ada perusahaan BUMN yang akan menggali utilitas di lahan DKI, maka harus menyewa, dan tentunya itu dapat menambah pendapatan asli daerah DKI.
Di samping itu, Ahok juga meminta Dinas PU DKI terus mengontrol pemasangan utilitas secara ketat. Serta melakukan pengecekan utilitas yang telah tertanam apakah sesuai dengan kedalaman yang telah ditetapkan.
"Sekarang kita selamatkan utilitas yang ada di koridor MRT dulu, di-ducting dan dirapikan," kata dia.
Untuk diketahui, ledakan akibat kebocoran pipa gas terjadi di depan Mapolda Metro Jaya, Rabu (16/7/2014) malam kira-kira pukul 23.25.
Tujuh mobil pemadam kebakaran dari sektor Setiabudi, Jakarta Selatan, diterjunkan untuk memadamkan kebakaran itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Dwi Priyatno mengatakan, pipa gas yang meledak itu adalah milik PT PGN. Ia pun menduga, ledakan itu disebabkan pengerjaan proyek MRT di kawasan tersebut.